RUU Cipta Kerja, Pekerja Kontrak Diberi Hak Sama dengan Pekerja Tetap
Kamis, 01 Oktober 2020 - 15:01 WIB
loading...
Pemerintah mengajukan sejumlah subtansi pokok perubahan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengajukan sejumlah subtansi pokok perubahan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Perubahan ini diajukan untuk memberi perlindungan terhadap buruh. (Baca juga: Klaster Tenaga Kerja Tuntas, Panja DPR Yakin RUU Cipta Kerja Rampung 8 Oktober)
Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejumlah subtansi okok itu adalah pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, dan upah minimun.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
Elen mengatakan, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Maka dari itu, dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak akan diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.
Perubahan ini diajukan untuk memberi perlindungan terhadap buruh. (Baca juga: Klaster Tenaga Kerja Tuntas, Panja DPR Yakin RUU Cipta Kerja Rampung 8 Oktober)
Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejumlah subtansi okok itu adalah pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, dan upah minimun.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
Elen mengatakan, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Maka dari itu, dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak akan diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.
Lihat Juga :
