DPR Minta Pemerintah Kampanyekan Bahan Tradisional untuk Penangkal Covid-19

Rabu, 30 September 2020 - 01:09 WIB
loading...
DPR Minta Pemerintah...
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini. Foto: SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 hingga kini belum bisa dibendung. Kasus baru setiap hari terus mengalami kenaikan. Di sisi lain, di seluruh dunia, belum ada kejelasan kapan vaksin akan ditemukan dan bisa digunakan secara massal.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah perlu mengampanyekan penggunaan obat-obatan berbahan herbal alami seperti jamu-jamuan yang sangat melimpah di Indonesia, sambil menunggu ketersediaan vaksin. Apalagi, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa banyak bahan-bahan alam asli Indonesia yang bisa berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

”Sebenarnya Pak Menkes (dr Terawan) juga ada terobosan untuk mengkampanyekan empon-empon. Misalnya waktu awal-awal Covid-19 dulu, beliau mengatakan jamu itu sangat efektif. Kemudian minyak kayu putih, itu bagus untuk menghalau virus,” katanya, Selasa (29/9/2020).

(Baca: BPOM Bongkar Perdagangan Jamu dan Obat Tradisional Ilegal Senilai Rp3,25 M di Bekasi)

Sayangnya, imbauan Menkes tersebut masih bersifat ajakan secara lisan dan dalam lingkaran yang terbatas, dan belum menjadi sebuah kebijakan untuk mendorong pengoptimalan penggunaan bahan-bahan alam untuk obat yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh.

”Kita di Komisi IX sudah sering mendorong kenapa nggak memanfaatkan yang kita punya. Kan 95% obat itu bahannya impor padahal kita punya berbagai macam sumber alam, banyak sekali yang sudah teruji,” tuturnya.

Anggia mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mereka sering terkendala pada aturan atau tahapan yang belum bisa ditembus oleh bahan baku dari Indonesia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Wakil Ketua Komisi IX...
Wakil Ketua Komisi IX Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan
Menkes Ungkap 1.824...
Menkes Ungkap 1.824 Orang Paling Kaya Terima PBI-JK
DPR Bersama Serikat...
DPR Bersama Serikat Pekerja IMPPI Bahas Penguatan Perlindungan PMI
846 Rumah Sakit Pemerintah...
846 Rumah Sakit Pemerintah Masih Minim Sarana dan Prasarana
Kepala BPOM Inisiasi...
Kepala BPOM Inisiasi Pengembangan Obat Herbal melalui Kolaborasi WHO IRCH
Penyakit Ancam Pengungsi,...
Penyakit Ancam Pengungsi, Kemenkes Diminta Kirim Nakes ke Lokasi Bencana
Kemenkes: Masih Ada...
Kemenkes: Masih Ada Puskesmas yang Jarak Tempuhnya di Atas 2 Jam dari Desa
Rapat Kerja Komisi IX...
Rapat Kerja Komisi IX DPR Bahas Validasi Data PBI JKN bersama Tiga Menteri
Rekomendasi
Politeknik STIA LAN...
Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
5 Artis Indonesia yang...
5 Artis Indonesia yang Bermasalah Soal Hak Asuh Anak usai Bercerai
Didanai Maroko, Nikah...
Didanai Maroko, Nikah Massal Digelar untuk 40 Warga Gaza Penyandang Disabilitas dan Cedera
Berita Terkini
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Infografis
Donald Trump Minta 50%...
Donald Trump Minta 50% Saham TikTok untuk Amerika Serikat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved