Iklan Obat Berbahaya Marak, BPOM Harus Aktif Edukasi Masyarakat

loading...
Iklan Obat Berbahaya Marak, BPOM Harus Aktif Edukasi Masyarakat
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini meminta BPOM untuk lebih aktif lagi melakukan pengawasan sehingga ke depan tidak ada lagi iklan-iklan obat-obatan berbahaya yang diedarkan kepada masyarakat. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A+ A-
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sebanyak 50.000 tautan atau link website yang mengiklankan obat dan makanan ilegal selama pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengapresiasi temuan tersebut sebagai upaya BPOM dalam memproteksi kesehatan masyarakat. Namun, pihaknya juga meminta BPOM untuk lebih aktif lagi melakukan pengawasan sehingga ke depan tidak ada lagi iklan-iklan obat-obatan berbahaya yang diedarkan kepada masyarakat.

"50.000 itu kan temuan yang banyak banget, jadi pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan-jangan ada yang gak diiklankan di internet, tapi mereka langsung ke toko-toko obat. Kan banyak, belum lagi dari luar negeri karena Indonesia ini menjadi pasar yang luar biasa karena penduduknya banyak banget," kata Anggia, Jumat (25/9/2020). (Baca juga: BPOM Bongkar Perdagangan Jamu dan Obat Tradisional Ilegal Senilai Rp3,25 M di Bekasi)

Politikus PKB ini mengatakan, Komisi IX sering mengingatkan BPOM karena di masa saat pandemi seperti sekarang, orang kerap kali mengiming-imingi obat anticorona dan lainnya. "Orang banyak gampang tergiur karena panik, lalu kemudian ada iklan, langsung beli. Ini kan bahaya makanya peran pengawasan itu menurut kita harus dimaksimalkan lagi," katanya.



Di sisi lain, karena tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia umumnya masih rendah, begitu pula tingkat kedisiplinannya maka negara harus hadir untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas lagi.

"BPOM pasti tidak bisa bekerja sendiri untuk memberikan informasi itu secara lebih luas, lalu kemudian bisa langsung diterima oleh masyarakat paling bawah maka perlu ada strategi yang lebih jitu lagi bagi BPOM selain pengawasan langsung, monitoring. Dari temuan-temuan itu, perlu juga ada edukasi bagi masyarakat biar gak gampang tergiur iklan," katanya. (Baca juga: BPOM Temukan 1,6 Juta Obat Ilegal Senilai Rp4 Miliar di Tanah Air)

Ketua Umum PP Fatayat NU itu mencontohkan maraknya iklan-iklan kecantikan atau pelangsing tubuh yang kerap kali karena masyarakat ingin tampil cantik dan langsing maka dengan mudah membeli produk-produk kecantikan dari iklan yang diterima. "Masyarakat mudah banget percaya. Kondisi warga kita begitu memang makanya negara harus punya strategi untuk membentengi itu," tuturnya.



Di sisi lain, kata Anggia, masyarakat juga harus cerdas dan berhati-hati ketika mendapatkan iklan produk-produk kesehatan atau kecantikan harus dipelajari dengan baik sehingga produk yang dibeli dipastikan bukan produk yang membahayakan. "Harus ada feeding dari negara keterampilan apa yang harus dipunyai oleh warga ketika mendapatkan iklan atau produk-produk yang kita tidak familiar," tuturnya.

Menurutnya, di BPOM sudah ada informasi bagaimana mengenali produk yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan. "Contoh sederhana kalau tulisannya saja kita nggak bisa baca masa iya kita beli. Nah masyarakat harus cerdas. Kalau ragu-ragu ya kita tanya pada orang yang berkemampuan. Misalnya di desa mungkin ada Puskesmas, jadi negara, BPOM harus memberikan edukasi ke masyarakat," pungkas Anggia.
(abd)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top