Protokol Kesehatan Jadi Pijakan Pilkada 2020, Pilihan Golput Tak Bijak

JAKARTA - Pemerintah memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar meskipun dalam kondisi pandemi Covid19. Merespons kebijakan tersebut sejumlah kalangan mulai menyuarakan aksi golput demi menghindari dampak penularan penyakit yang lebih besar.

Salah satunya, Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra yang telah bersikap tak akan menggunakan hak pilihnya alias golput dalam Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Mantan Rektor UIN Jakarta yang juga anggota dewan Pertimbangan MUI itu mengaku alasan dirinya golput atas dasar solidaritas kemanusiaan akibat banyaknya masyarakat yang jadi korban virus tersebut. (Baca juga: Pilkada Membahayakan, Guru Besar UIN Azyumardi Azra Pilih Golput)

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Agama dan Kebudayaan (LKAB) Nusantara Fadhli Harahab berpandangan, mengajak dan memilih golput bukan pilihan bijak dan cenderung tidak bertanggung jawab. "Golput adalah pilihan yang tak bijak, apalagi mengajak untuk golput, itu lebih kepada tidak bertanggung jawab," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (22/9/2020). (Baca juga: Pilkada Dilanjutkan, Cakada Didorong Beri Teladan untuk Protokol Kesehatan)

Menurutnya, pilkada tahun ini begitu dilematis karena harus digelar di tengah pandemik, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menanggulangi penyebaran virus saat pelaksanaan pilkada mendatang. Fadhli mengatakan, pengetatan protokol kesehatan oleh petugas di lapangan tidak boleh menjadi hal yang ditolerir. Sehingga tahapan pilkada serentak tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid19. "Protokol kesehatan harus betul-betul diterapkan, inilah pijakan kita semua. Petugas di lapangan harus tegas dan tanpa kompromi, bila perlu penyelenggara pemilu menerapkan sanksi keras kepada peserta pemilu apabila tidak mematuhi protokol kesehatan," kata pria yang juga alumni UIN Jakarta ini.

Fadhli pun menyangsikan kapasitas akademisi, negarawan atau tokoh masyarakat yang mengajak atau memilih golput di Pilkada 2020. Sebab, pemerintah sendiri telah menyanggupi pelaksanaan pesta demokrasi itu. "Tentu pemerintah telah siap dengan konsekuensinya. Belajar dari pelaksanaan pemilu di sejumlah negara, itu sangat membantu," ujarnya.