Pilkada Dilanjutkan, Cakada Didorong Beri Teladan untuk Protokol Kesehatan
loading...
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 (virus Corona), Doni Monardo mengatakan, pemerintah dan Komisi II DPR sepakat tetap melanjutkan proses tahapan PIlkada 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 (virus Corona), Doni Monardo mengatakan, pemerintah dan Komisi II DPR telah sepakat untuk tetap melanjutkan proses tahapan PIlkada 2020 .
(Baca juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Hal ini ditegaskan Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, semua pihak harus ikut mengamankan kebijakan politik negara. Satgas sendiri sudah memberikan sejumlah rekomendasi terkait Pilkada di tengah pandemi ini.
(Baca juga: Pengamat: Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda)
"Soal pilkada pemerintah telah sepakat dengan Komisi II untuk lanjutkan proses tahapan pilkada dan tentu harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara. Ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh Satgas, kami ada perwakilan kalau di Satgas dan para pakar epidemiologist, kesmas. (kesehatan masyarakat)," kata Doni.
Doni menguraikan, ada rekomendasi yang tidak bisa dijelaskan secara detail, seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan hand sanitizer, berapa orang yang harus masuk ke TPS (tempat pemungutan suara) dan waktunya, sehingga jaga jarak bisa tetap dilakukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga mengakui bahwa yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Karena pada dasarnya, pesta demokrasi adalah pengumpulan massa, meski KPU sudah membatasi maksimal 100 orang. Sehingga, perilaku dan keteladanan para peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan harus didorong.
"Dengan gini masyarakat bisa nilai dari awal dengan cara lihat perilaku dan keteladanan. Kalau dari awal kita lihat peserta pilkada teladan dan dia patuh inilah yang harus kita dorong, karena kita enggak tahu kapan pandemi berakhir," ujarnya.
Bahkan kata Doni, keberadaan vaksin pun belum bisa menjamin Covid-19 ini akan berakhir, karena belum tentu semua bisa mendapatkannya. Beberapa negara yang sudah bangga menekan laju Corona tapi masih ada lagi di negara tersebut.
Menurutnya, tidak ada sejengkalpun tanah yang aman ketika masih ada masyarakatnya yang masih terpapar Corona. "Pola ping pong ini akan terjadi ketika masih ada daerah, antarprovinsi, antarkabupaten saling ketergantungan, tidak ada batas teritori Covid-19 bisa dilokalisir pada satu kabupaten/kota. Tidak bisa," tegas Doni.
Dengan demikian, Doni menambahkan, dengan menjaga dan terus kompak maka Covid-19 ini bisa tertangani, tapi jika sedikit saja lengah Covid-19 akan datang kembali. Satgas pun sudah menyampaikan agar di pilkada ini mengurangi kerumunan yakni, dengan kampanye virtual dan pemanfaatan fasilitas media massa seperti TVRI dan RRI yang ada di daerah.
"Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dan akan matangkan lagi," tandasnya.
(Baca juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Hal ini ditegaskan Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, semua pihak harus ikut mengamankan kebijakan politik negara. Satgas sendiri sudah memberikan sejumlah rekomendasi terkait Pilkada di tengah pandemi ini.
(Baca juga: Pengamat: Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda)
"Soal pilkada pemerintah telah sepakat dengan Komisi II untuk lanjutkan proses tahapan pilkada dan tentu harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara. Ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh Satgas, kami ada perwakilan kalau di Satgas dan para pakar epidemiologist, kesmas. (kesehatan masyarakat)," kata Doni.
Doni menguraikan, ada rekomendasi yang tidak bisa dijelaskan secara detail, seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan hand sanitizer, berapa orang yang harus masuk ke TPS (tempat pemungutan suara) dan waktunya, sehingga jaga jarak bisa tetap dilakukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga mengakui bahwa yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Karena pada dasarnya, pesta demokrasi adalah pengumpulan massa, meski KPU sudah membatasi maksimal 100 orang. Sehingga, perilaku dan keteladanan para peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan harus didorong.
"Dengan gini masyarakat bisa nilai dari awal dengan cara lihat perilaku dan keteladanan. Kalau dari awal kita lihat peserta pilkada teladan dan dia patuh inilah yang harus kita dorong, karena kita enggak tahu kapan pandemi berakhir," ujarnya.
Bahkan kata Doni, keberadaan vaksin pun belum bisa menjamin Covid-19 ini akan berakhir, karena belum tentu semua bisa mendapatkannya. Beberapa negara yang sudah bangga menekan laju Corona tapi masih ada lagi di negara tersebut.
Menurutnya, tidak ada sejengkalpun tanah yang aman ketika masih ada masyarakatnya yang masih terpapar Corona. "Pola ping pong ini akan terjadi ketika masih ada daerah, antarprovinsi, antarkabupaten saling ketergantungan, tidak ada batas teritori Covid-19 bisa dilokalisir pada satu kabupaten/kota. Tidak bisa," tegas Doni.
Dengan demikian, Doni menambahkan, dengan menjaga dan terus kompak maka Covid-19 ini bisa tertangani, tapi jika sedikit saja lengah Covid-19 akan datang kembali. Satgas pun sudah menyampaikan agar di pilkada ini mengurangi kerumunan yakni, dengan kampanye virtual dan pemanfaatan fasilitas media massa seperti TVRI dan RRI yang ada di daerah.
"Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dan akan matangkan lagi," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
