Pilkada Dilanjutkan, Cakada Didorong Beri Teladan untuk Protokol Kesehatan
Selasa, 22 September 2020 - 13:40 WIB
loading...
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 (virus Corona), Doni Monardo mengatakan, pemerintah dan Komisi II DPR sepakat tetap melanjutkan proses tahapan PIlkada 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 (virus Corona), Doni Monardo mengatakan, pemerintah dan Komisi II DPR telah sepakat untuk tetap melanjutkan proses tahapan PIlkada 2020 .
(Baca juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Hal ini ditegaskan Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, semua pihak harus ikut mengamankan kebijakan politik negara. Satgas sendiri sudah memberikan sejumlah rekomendasi terkait Pilkada di tengah pandemi ini.
(Baca juga: Pengamat: Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda)
"Soal pilkada pemerintah telah sepakat dengan Komisi II untuk lanjutkan proses tahapan pilkada dan tentu harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara. Ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh Satgas, kami ada perwakilan kalau di Satgas dan para pakar epidemiologist, kesmas. (kesehatan masyarakat)," kata Doni.
Doni menguraikan, ada rekomendasi yang tidak bisa dijelaskan secara detail, seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan hand sanitizer, berapa orang yang harus masuk ke TPS (tempat pemungutan suara) dan waktunya, sehingga jaga jarak bisa tetap dilakukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga mengakui bahwa yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Karena pada dasarnya, pesta demokrasi adalah pengumpulan massa, meski KPU sudah membatasi maksimal 100 orang. Sehingga, perilaku dan keteladanan para peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan harus didorong.
(Baca juga: Rela Pendapatan Berkurang, Pengusaha Logistik Desak Pilkada Ditunda)
Hal ini ditegaskan Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, semua pihak harus ikut mengamankan kebijakan politik negara. Satgas sendiri sudah memberikan sejumlah rekomendasi terkait Pilkada di tengah pandemi ini.
(Baca juga: Pengamat: Pilkada Bisa Ditunda, Nyawa Rakyat Tak Bisa Ditunda)
"Soal pilkada pemerintah telah sepakat dengan Komisi II untuk lanjutkan proses tahapan pilkada dan tentu harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara. Ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh Satgas, kami ada perwakilan kalau di Satgas dan para pakar epidemiologist, kesmas. (kesehatan masyarakat)," kata Doni.
Doni menguraikan, ada rekomendasi yang tidak bisa dijelaskan secara detail, seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan hand sanitizer, berapa orang yang harus masuk ke TPS (tempat pemungutan suara) dan waktunya, sehingga jaga jarak bisa tetap dilakukan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga mengakui bahwa yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Karena pada dasarnya, pesta demokrasi adalah pengumpulan massa, meski KPU sudah membatasi maksimal 100 orang. Sehingga, perilaku dan keteladanan para peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan harus didorong.
Lihat Juga :
