Dari Sosialisme Islam menuju Negara Kesejahteraan: Agenda Kerakyatan SEMMI untuk Indonesia
Selasa, 07 Juli 2026 - 15:52 WIB
loading...
Ahmad Chalil Gibran Calon, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Ahmad Chalil Gibran
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan corak kebijakan yang dapat dibaca dari perspektif kemandirian sejarah Syarikat Islam. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan, hilirisasi, pangan, dan energi. Di sisi lain, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperluas kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Program-program tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis. Namun, instrumennya memiliki karakter sosial-demokratik: intervensi negara dalam layanan dasar, redistribusi kesempatan, investasi sosial, dan penguatan ekonomi kolektif. Bagi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), arah ini memiliki hubungan historis dengan gagasan ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial yang dibangun Syarikat Islam.
Sosialisme Islam dan Negara Kesejahteraan
Syarikat Islam tumbuh dari persoalan ekonomi konkret. Sarekat Dagang Islam dibentuk untuk memperkuat posisi pedagang Muslim pribumi dalam struktur kolonial yang timpang. Di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, perjuangan tersebut berkembang menjadi gerakan sosial, politik, dan kebangsaan (Setiawati & Samsudin, 2020).
Dalam Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto menempatkan persaudaraan, persamaan, tolong-menolong, dan penolakan terhadap eksploitasi sebagai dasar etika sosial (Tjokroaminoto, 1924/2010). Dengan demikian, kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai kedaulatan politik. Ia juga harus menjamin akses rakyat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.
Kerangka itu beririsan dengan gagasan negara kesejahteraan. T.H. Marshall menempatkan pendidikan, kesehatan, dan jaminan dasar sebagai bagian dari hak sosial warga negara (Marshall, 1950). Esping-Andersen menyebut decommodification sebagai kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar tanpa sepenuhnya bergantung pada daya beli pasar (Esping-Andersen, 1990).
Dari perspektif tersebut, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis dapat dibaca sebagai investasi sosial. Koperasi Merah Putih melengkapi arsitektur itu melalui penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, dan posisi tawar masyarakat. Keempatnya menghubungkan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.
Zelfbestuur sebagai Kemandirian Strategis
Pada awal abad ke-20, zelfbestuur merupakan tuntutan agar bangsa Indonesia berhak mengatur dirinya sendiri. Setelah kemerdekaan, maknanya perlu diperluas menjadi kemandirian strategis: kemampuan negara dan masyarakat menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, serta mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal.
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan corak kebijakan yang dapat dibaca dari perspektif kemandirian sejarah Syarikat Islam. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan, hilirisasi, pangan, dan energi. Di sisi lain, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperluas kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Program-program tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis. Namun, instrumennya memiliki karakter sosial-demokratik: intervensi negara dalam layanan dasar, redistribusi kesempatan, investasi sosial, dan penguatan ekonomi kolektif. Bagi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), arah ini memiliki hubungan historis dengan gagasan ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial yang dibangun Syarikat Islam.
Sosialisme Islam dan Negara Kesejahteraan
Syarikat Islam tumbuh dari persoalan ekonomi konkret. Sarekat Dagang Islam dibentuk untuk memperkuat posisi pedagang Muslim pribumi dalam struktur kolonial yang timpang. Di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, perjuangan tersebut berkembang menjadi gerakan sosial, politik, dan kebangsaan (Setiawati & Samsudin, 2020).
Dalam Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto menempatkan persaudaraan, persamaan, tolong-menolong, dan penolakan terhadap eksploitasi sebagai dasar etika sosial (Tjokroaminoto, 1924/2010). Dengan demikian, kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai kedaulatan politik. Ia juga harus menjamin akses rakyat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.
Kerangka itu beririsan dengan gagasan negara kesejahteraan. T.H. Marshall menempatkan pendidikan, kesehatan, dan jaminan dasar sebagai bagian dari hak sosial warga negara (Marshall, 1950). Esping-Andersen menyebut decommodification sebagai kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar tanpa sepenuhnya bergantung pada daya beli pasar (Esping-Andersen, 1990).
Dari perspektif tersebut, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis dapat dibaca sebagai investasi sosial. Koperasi Merah Putih melengkapi arsitektur itu melalui penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, dan posisi tawar masyarakat. Keempatnya menghubungkan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.
Zelfbestuur sebagai Kemandirian Strategis
Pada awal abad ke-20, zelfbestuur merupakan tuntutan agar bangsa Indonesia berhak mengatur dirinya sendiri. Setelah kemerdekaan, maknanya perlu diperluas menjadi kemandirian strategis: kemampuan negara dan masyarakat menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, serta mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal.
