Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan

Krisis kedelai berulang karena pemerintah tidak merespons dengan kebijakan memadai. Dalam kebijakan publik, krisis berulang menandakan ada kealpaan dari otoritas pembuat kebijakan. Pemerintah sebenarnya sudah amat paham apa penyebab krisis berulang, yakni menyerahkan harga kedelai pada mekanisme pasar. Sayangnya, sejauh ini respons kebijakan sama sekali tidak menyentuh akar masalah yang ada.

Apa yang dituai berulang-ulang selama bertahun-tahun adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, semua merasakan akibatnya.

Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya. Bagi konsumen, kalau tahu-tempe lenyap dari pasar, adalah kerugian besar. Kandungan gizi dan vitamin tahu-tempe amat tinggi. Ia bisa menjadi makanan diet, pengganti makanan kaya lemak.

Ahli gizi, misalnya, menyebut tempe makanan super karena tak tertandingi makanan sejenis. Dari sisi harga, protein tahu-tempe juga jauh lebih murah ketimbang telur dan daging. Apalagi dibandingkan dengan sumber protein hewani dari daging ruminansia besar seperti sapi, kerbau atau kambing dan domba. Oleh karena itu, tahu-tempe sebenarnya bisa menjadi solusi masalah kekurangan energi protein warga miskin.

Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, ketergantungan Indonesia pada kedelai impor amat tinggi: lebih 90% dari kebutuhan. Itu baru kedelai untuk konsumsi. Padahal, selain kedelai untuk konsumsi Indonesia juga mengimpor bungkil kedelai (soybean meal) untuk campuran pakan. Volumenya sekitar 5 juta ton per tahun. Tahun 2024 misalnya, 5,5 juta ton dari 8,2 juta ton impor kedelai adalah bungkil.

Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang ogah menanam kedelai di dalam negeri pada taraf yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, tetapi pada 2019 tinggal 285.265 hektare (17,13% dari 1992) dan tahun 2024 jadi 135 ribu ha (8,2% dari luas panen pada 1992). Konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) turun jadi 0,424 juta ton (2019) dan turun lagi menjadi 0,23 juta ton (2024) atau hanya tersisa 12,3% dari produksi tahun 1992.

Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya akan berlanjut. Karena belum ada tanda-tanda serius untuk mengoreksi dalam bentuk kebijakan. Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usahatani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Petani memilih menanam komoditas yang menjanjikan.

Merujuk hasil survei ubinan 2024 (BPS, 2025), mayoritas (75,75%) kedelai ditanam di sawah (irigasi, tadah hujan, dan pasang surut). Rata-rata produktivitas kedelai nasional 1,62 ton/ha. Produktivitas kedelai tertinggi, mencapai 2,8 ton/ha, ada di Pulau Sumatera. Produktivitas tertinggi kedelai ditanam di lahan sawah pasang surut: 2,89 ton/ha. Produktivitas kedelai di sawah irigasi dan tadah hujan masing-masing hanya 1,72 ton/ha dan 1,6 ton/ha. Produktivitas kedelai di Jawa 1,67 ton/ha. Sayangnya, survei itu tidak ada informasi varietas kedelai.