Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi

Padahal ekonomi bukan ilmu yang hidup di ruang hampa. Kebijakan ekonomi selalu menyangkut manusia, keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Sangat mungkin pernyataan Chatib Basri itu karena ia yakin bahwa pasar itu bergerak rasional, efisien dan mempunyai informasi yang cukup.

Stiglitz menyebut mereka yang yakin dengan kedigdayaan pasar seperti ini sebagai market fundamentalism. Namun kini terbukti, pasar tidak sepenuhnya rasional. Ia selalu asimetri, dan tidak netral. Lagi-lagi, uang mengenal nasionalisme.

Kalau tidak nasionalis, kenapa Washington pusing tujuh keliling dengan dedolarisasi. Andaikan masih ada ekonom menyatakan uang tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ras dan suku serta agama, maka jelas bahwa ilmu, wawasan dan analisisnya ketinggalan zaman. Selain using, juga gagal memahami peta peperangan ideologi ekonomi politik global.

Merujuk Indonesia, para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan logika pasar, semata-mata karena korporasi sebagai penggerak utama. Sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" -- adalah prinsip moral sekaligus ekonomi. Apalagi jika berhubungan dengan kemanusiaan yang beradab.

Ketika moral dikeluarkan dari ekonomi, maka yang lahir bukan kesejahteraan bersama, melainkan dominasi kelompok yang kuat atas yang lemah. Lihat kajian Stiglitz, Hudson, dan Piketty tentang ini. Menganalisis pasal-pasal 33 ayat (1,2,3), 23, 27, 31, 32, 34 dan pasal 29 serta Pembukaan UUD 1945 sebagai rangkaian sistematis struktural ekonomi konstitusi, maka ideologi ekonomi politik Indonesia kuat berpijak spiritual dan moral.

Indonesia bukan negara sekuler. Mereka yang menjadikan Indonesia sebagai sekuler bersiaplah menerima akibatnya baik secara individual maupun sosial, kini atau nanti.

Alam akan bekerja sesuai dengan ketetapan dan kebijakannya. Perhatikan keterbelahan bangsa saat ini. Itu karena kita bangga dengan sekulerisme yang tumbuh berkembang dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ancaman prahara bangsa pun tak terhindarkan karena kita bersedia diri menjadi asing sebagai penguasa atas negeri kita melalui sistem, kebijakan dan regulasi, standarisasi, supervisi, instrumentasi, dan penentu akuntabilitas serta validator. Lihatlah bagaimana jatuhnya rupiah saat ini.

Dalam Jangka Panjang Kita Mati

Pandangan ketiga adalah kutipan terkenal dari John Maynard Keynes: "Dalam jangka panjang kita mati." Ya. Kutipan ini sering digunakan untuk membenarkan fokus pada persoalan jangka pendek.

Namun, bangsa besar tidak dibangun dengan cara berpikir seperti itu. Kemerdekaan Indonesia sendiri adalah hasil perjuangan lintas generasi yang tidak berpikir hanya untuk hari ini.

Pola berpikir Keynes ini yang membenarkan intervensi negara namun rancu pada saat intervensi itu sebenarnya sedang menyelamatkan korporasi karena krisis ekonomi yang dibuatnya. Begitulah fakta yang tergelar dari peristiwa Occupy Wall Street, 17 September – 15 November 2011. “We are 99%,” kata demonstran. Ternyata ketimpangan ini berkesinambungan.

Lagi, jika para pendiri bangsa hanya memikirkan kebutuhan sesaat, mereka tidak akan menyusun konstitusi, membangun sistem pendidikan nasional, atau merancang cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pembangunan industri, penguasaan teknologi, kemandirian pangan dan energi membutuhkan penegakkan misi konstitusi puluhan tahun.

Negara yang hanya sibuk memadamkan kebakaran hari ini tanpa mempersiapkan masa depan, akan terus tertinggal. Jatuhnya rupiah adalah bukti, Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan moneter, fiskal, dan sektor riil yang tergantung pada asing.

Kita Masih Belajar sebagai Bangsa

Pernyataan Chatib Basri terakhir: "Kita masih belajar sebagai bangsa." Hal ini terdengar seolah rendah hati, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan mendasar. Chatib “Dede” Basri mengucapkan itu saat berdiskusi di Q teve bersama pembicara Amin Rais, Emil Salim dan Ichsanuddin Noosry.

Moderatornya Sugeng Sarjadi. Kini, Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun. Bangsa ini telah melewati berbagai krisis, membangun institusi, dan membuktikan kemampuannya dalam banyak bidang.

Dan sejak reformasi mendera pada 1997/1998, Indonesia mengidap akut dan kronis public distrust, public disorder, dan public disobedient. Maka memposisikan bangsa Indonesia sebagai "bangsa yang masih belajar" berisiko melahirkan mentalitas inferior: seolah-olah kita selalu menjadi murid dan pihak lain selalu menjadi guru.

Secara terselubung, dia mengakui hadirnya mental terjajah. Bung Karno menyebutnya blandis, lebih percaya rujukan bangsa asing daripada rujukan bangsanya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebutuhan pihak asing untuk menerima akuntabilitas dan memvalidasi sistem hingga instrumentasi yang diterapkan.