Asta Cita dan Reposisi Peran Negara versus Pasar
Senin, 08 Juni 2026 - 10:25 WIB
loading...
A
A
A
Inggris beralih ke pasar bebas dan mulai mengkampanyekan teori Adam Smith dan David Ricardo tentang kebebasan pasar dan dogma laissez-faire ke seluruh dunia sebagai "kebenaran ilmiah universal". Inggris memaksa Jerman, Perancis, Portugal dan negara Eropa lainnya dengan doktrin; hapus tarif kalian, berdagang secara bebas untuk memakmurkan dunia. Hasilnya, industri Jerman dan Portugal kalah saing, serta hanya berhenti sebagai pengekspor bahan mentah demi menghidupi pabrik-pabrik di London.
Fenomena inilah yang disebut oleh ekonom kawakan, Friedrich List sebagai tindakan menendang tangga (kicking away the ladder). Di mana ketika sebuah negara telah mencapai puncak kejayaan, ia akan menendang tangga yang digunakannya untuk memanjat, agar negara lain tak bisa ikut naik menyusulnya.
Artinya, untuk mengejar ketertinggalan dari industri tekstil Flanders, Belgia, yang jauh lebih maju, Inggris menggunakan “tangga” yang disebut sebagai “proteksionisme ketat” dan “intervensi negara”. Namun ketika tumbuh paling kuat, Inggris memerintahkan negara lain untuk menerapkan pasar bebas atas nama persaingan sempurna dan kesejahteraan dunia.
Padahal agar industri mereka bisa masuk tanpa hambatan dan menghancurkan industri lokal negara-negara yang baru mau tumbuh. Dengan kata lain, Inggris melarang negara lain menggunakan metode (tangga) yang dulu mereka gunakan untuk kaya.
Begitu juga dengan Amerika Serikat. Ketika pertama kali tumbuh mereka mengenakan tarif yang tinggi untuk barang impor, memberikan insentif dan subsidi kepada produk lokal hingga membangun infrastruktur dasar yang oleh menteri keuangan pertama AS, Alexander Hamilton disebut sebagai "the american system". Di bawah lindungan dinding tarif dan proteksi yang masif ini, industri baja, otomotif, kimia, dan komunikasi AS tumbuh raksasa tanpa gangguan kompetitor asing.
Hingga pascaperang dunia II, AS membentuk General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dan melalui “Washington Consensus” mempromosikan gagasan neoliberalisme, meminta semua negara menghapus tarif, meminimalkan peran negara, membuka pasar mereka, dan memulai era perdagangan bebas global.
Hasilnya, negara-negara dunia ketiga atau negara pascakolonial yang dipaksa menelan mentah-mentah resep neoliberalisme hanya berhenti menjadi “peripheral capitalism” yang menurut Samir Amin kondisi ekonominya mengalami “disarticulation” dan “economic enclave”. Di mana ekonomi suatu negara tidak berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, melainkan sebagai kepingan-kepingan yang terfragmentasi dan hanya melayani kepentingan negara-negara maju.
Sebuah kawasan industri dan ekonomi modern telah dibangun, namun semua itu terisolasi dan tak terkoneksi dengan perekonomian pedesaan dan wilayah pedalaman yang terus terbelakang. Ia layaknya seperti “enclave”, pulau-pulau yang terpisah satu sama lain.
Di mana pabrik-pabrik di kawasan industri berjalan sangat modern dengan mesin-mesin smelter, dan teknologi pemurnian yang dimiliki oleh investasi asing. Namun semua itu tak terkoneksi dengan ekonomi daerah dan pedesaan yang dibiarkan hidup terbelakang dan menerima upah rendah untuk sekadar bertahan hidup.
Samir Amin menyebut fenomena “disarticulation” dan “economic enclave” ini sebagai “pertumbuhan tanpa pembangunan”, ekonomi tumbuh meroket signifikan namun tak memicu lahirnya pabrik-pabrik mesin atau industri teknologi nasional. Yang lahir justru fenomena petro-state, negara petrodollar yang ekonomi nasionalnya sepenuhnya bertumpu pada penghasilan atas eksploitasi sumber daya alam semata.
Dalam model negara petrodollar, negara hanya berfungsi sebagai “pembagi kue rente” sumber daya alam. Negara tak punya rencana dan desain pembangunan industri jangka panjang, dan birokrasi pun bergeser bukan bagaimana menciptakan produktivitas namun hanya mendistribusikan windfall profit alias rejeki nomplok atas penjualan sumber daya alam.
Dampaknya seperti apa yang disampaikan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson lahirlah institusi ekstraktif (extractive institutions) yang terjebak dalam vicious circle (lingkaran setan). Di mana kekayaan alam yang diekstraksi oleh para elit digunakan untuk membiayai kekuatan politik mereka dan kemudian kekuatan politik yang didapatkan digunakan untuk membuat hukum dan aturan ekonomi yang lebih ekstraktif lagi.
Fenomena inilah yang disebut oleh ekonom kawakan, Friedrich List sebagai tindakan menendang tangga (kicking away the ladder). Di mana ketika sebuah negara telah mencapai puncak kejayaan, ia akan menendang tangga yang digunakannya untuk memanjat, agar negara lain tak bisa ikut naik menyusulnya.
Artinya, untuk mengejar ketertinggalan dari industri tekstil Flanders, Belgia, yang jauh lebih maju, Inggris menggunakan “tangga” yang disebut sebagai “proteksionisme ketat” dan “intervensi negara”. Namun ketika tumbuh paling kuat, Inggris memerintahkan negara lain untuk menerapkan pasar bebas atas nama persaingan sempurna dan kesejahteraan dunia.
Padahal agar industri mereka bisa masuk tanpa hambatan dan menghancurkan industri lokal negara-negara yang baru mau tumbuh. Dengan kata lain, Inggris melarang negara lain menggunakan metode (tangga) yang dulu mereka gunakan untuk kaya.
Begitu juga dengan Amerika Serikat. Ketika pertama kali tumbuh mereka mengenakan tarif yang tinggi untuk barang impor, memberikan insentif dan subsidi kepada produk lokal hingga membangun infrastruktur dasar yang oleh menteri keuangan pertama AS, Alexander Hamilton disebut sebagai "the american system". Di bawah lindungan dinding tarif dan proteksi yang masif ini, industri baja, otomotif, kimia, dan komunikasi AS tumbuh raksasa tanpa gangguan kompetitor asing.
Hingga pascaperang dunia II, AS membentuk General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dan melalui “Washington Consensus” mempromosikan gagasan neoliberalisme, meminta semua negara menghapus tarif, meminimalkan peran negara, membuka pasar mereka, dan memulai era perdagangan bebas global.
Hasilnya, negara-negara dunia ketiga atau negara pascakolonial yang dipaksa menelan mentah-mentah resep neoliberalisme hanya berhenti menjadi “peripheral capitalism” yang menurut Samir Amin kondisi ekonominya mengalami “disarticulation” dan “economic enclave”. Di mana ekonomi suatu negara tidak berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, melainkan sebagai kepingan-kepingan yang terfragmentasi dan hanya melayani kepentingan negara-negara maju.
Sebuah kawasan industri dan ekonomi modern telah dibangun, namun semua itu terisolasi dan tak terkoneksi dengan perekonomian pedesaan dan wilayah pedalaman yang terus terbelakang. Ia layaknya seperti “enclave”, pulau-pulau yang terpisah satu sama lain.
Di mana pabrik-pabrik di kawasan industri berjalan sangat modern dengan mesin-mesin smelter, dan teknologi pemurnian yang dimiliki oleh investasi asing. Namun semua itu tak terkoneksi dengan ekonomi daerah dan pedesaan yang dibiarkan hidup terbelakang dan menerima upah rendah untuk sekadar bertahan hidup.
Samir Amin menyebut fenomena “disarticulation” dan “economic enclave” ini sebagai “pertumbuhan tanpa pembangunan”, ekonomi tumbuh meroket signifikan namun tak memicu lahirnya pabrik-pabrik mesin atau industri teknologi nasional. Yang lahir justru fenomena petro-state, negara petrodollar yang ekonomi nasionalnya sepenuhnya bertumpu pada penghasilan atas eksploitasi sumber daya alam semata.
Dalam model negara petrodollar, negara hanya berfungsi sebagai “pembagi kue rente” sumber daya alam. Negara tak punya rencana dan desain pembangunan industri jangka panjang, dan birokrasi pun bergeser bukan bagaimana menciptakan produktivitas namun hanya mendistribusikan windfall profit alias rejeki nomplok atas penjualan sumber daya alam.
Dampaknya seperti apa yang disampaikan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson lahirlah institusi ekstraktif (extractive institutions) yang terjebak dalam vicious circle (lingkaran setan). Di mana kekayaan alam yang diekstraksi oleh para elit digunakan untuk membiayai kekuatan politik mereka dan kemudian kekuatan politik yang didapatkan digunakan untuk membuat hukum dan aturan ekonomi yang lebih ekstraktif lagi.
