Gelombang Desakan dari Daerah: DPW PPP Minta Sekjen Diganti
Jum'at, 17 April 2026 - 09:56 WIB
loading...
A
A
A
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam forum.
Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Lihat Juga :
