China-Taiwan: Ilusi Dialog Lintas Selat

Sebaliknya, banyak tokoh Taiwan yang melakukan kunjungan bukanlah pemegang kekuasaan eksekutif saat ini. Artinya, mereka tidak memiliki kapasitas untuk mewakili keputusan negara secara menyeluruh. Ketika satu pihak adalah negara dan pihak lain hanya aktor politik non-pemerintah, maka apa yang disebut “dialog” pada dasarnya sudah tidak berada dalam posisi yang setara.

Kedua, ketimpangan juga terlihat dalam penentuan agenda. Isu-isu yang diangkat dalam interaksi tersebut umumnya berfokus pada penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan dan penerimaan terhadap Konsensus 1992—kerangka yang secara jelas berasal dari narasi politik Beijing. Baik Kuomintang maupun Democratic Progressive Party (partai yang berkuasa di Taiwan saat ini), ketika masuk ke dalam ruang interaksi ini, pada dasarnya harus merespons dalam kerangka yang telah ditentukan sebelumnya, bukan merumuskan agenda bersama secara setara.

Ketiga, terdapat perbedaan mendasar dalam pemaknaan terhadap “Konsensus 1992”. Bagi Beijing, konsep ini identik dengan prinsip “One China”. Sementara itu, di Taiwan, interpretasi yang berkembang sebelumnya adalah “One China dengan penafsiran masing-masing” atau penafsiran yang berbeda antara Beijing dan Taipei, yang secara implisit mempertahankan eksistensi Republic of China (Taipei).

Perbedaan makna ini menciptakan situasi di mana kedua pihak menggunakan istilah yang sama, tetapi merujuk pada realitas politik yang berbeda. Akibatnya, dialog yang terjadi sering kali bersifat simbolik, bukan substantif.

Selain itu, perubahan identitas di dalam masyarakat Taiwan juga turut memengaruhi dinamika ini. Penggunaan istilah “Taiwan” yang semakin dominan dibandingkan “Republic of China” telah menggeser cara pandang terhadap posisi politik Taiwan itu sendiri. Dalam perspektif tertentu, perubahan ini justru membuka ruang bagi interpretasi baru dari pihak Beijing, yang dapat melihat Taiwan lebih sebagai entitas lokal daripada entitas negara yang bersaing secara historis.