Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pelakunya diduga prajurit aktif militer, maka yurisdiksinya cenderung berada dalam peradilan militer.

Publik kerap meragukan transparansi dan akuntabilitasnya. Acuannya diarahkan pada kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras oleh anggota polisi aktif, yang memunculkan perdebatan tentang bagaimana aparat negara diadili secara terbuka. Namun mungkin publik lupa dalam kasus tersebut pelakunya adalah polisi, bukan militer. Terhadap polisi berlaku hukum sipil, polisi adalah aparat sipil yang dipersenjatai.

Disiplin Internal dan Kepercayaan Publik

Masalah utama bukan sekadar beratnya hukuman dalam institusi militer, tetapi legitimasi prosesnya. Hukuman yang berat tidak otomatis menghadirkan keadilan jika prosesnya tidak transparan, pengawasannya terbatas, dan akses publik dibatasi.

Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi taruhan. Militer harus menjawab keraguan publik tersebut. Pusat Penerangan (informasi dan komunikasi) TNI harus bisa menjelaskannya kepada publik. Badan Pembinaan Hukum TNI harus bisa memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit militer, Oditur Militer maupun Jaksa pidana militer mesti bisa memberikan tuntutan yang menepis keraguan publik, dan Polisi Militer harus profesional dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan prajurit militer. Termasuk fungsi inspektorat yang ada dalam institusi militer untuk mengawasi kiprah institusi maupun personel militer.

Hukum militer memang keras, bahkan dalam beberapa aspek jauh lebih keras daripada hukum sipil. Ada atasan yang dapat menghukum langsung, ada sanksi disiplin berlapis, bahkan ada spektrum hukuman paling ekstrem seperti hukuman mati.

Namun dalam negara hukum, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya sanksi, tetapi juga dari keterbukaan, akuntabilitas, dan rasa keadilan publik. Kasus Andrie Yunus menjadi pengingat penting bahwa hukum khusus tidak boleh menjadi ruang tertutup.

Jika lex specialis dipertahankan maka tetap harus diawasi dan disesuaikan dengan prinsip demokrasi, kekhususan justru dapat menjadi fondasi profesionalisme militer. Pada akhirnya, militer yang kuat bukan hanya yang mampu menghukum keras ke dalam, tetapi juga yang berani mempertanggungjawabkan dirinya ke luar.