PBNU Minta Jaksa Agung Tak Kendur Berantas Korupsi meski Diterpa Kasus Jampidsus
Selasa, 28 Juli 2026 - 06:17 WIB
loading...
Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak kehilangan semangat dalam memimpin Korps Adhyaksa meski diterpa kasus hukum yang menyeret mantan Jampidsus. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak kehilangan semangat dalam memimpin Korps Adhyaksa meski diterpa kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara harus tetap menjadi prioritas.
"Peristiwa ini tentu menjadi pukulan telak bagi Kejaksaan Agung. Tapi selaku pimpinan, jangan sampai semangat Pak Jaksa Agung kendor karena bisa melemahkan kinerja instansi," katapria yang akrab disapa Gus Fahrur dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
Gus Fahrur menegaskan, kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung tidak boleh merusak marwah institusi. Penegakan hukum terhadap koruptor maupun praktik penyimpangan harus tetap berjalan tanpa kompromi.
Dia juga meminta Jaksa Agung bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, evaluasi internal perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penanganan perkara tetap profesional dan bebas dari intervensi.
"Ini adalah ujian besar kepemimpinan dan integritas. Pemimpin yang baik diukur dari keberaniannya membenahi institusi, bukan menghindari masalah," ujarnya.
"Peristiwa ini tentu menjadi pukulan telak bagi Kejaksaan Agung. Tapi selaku pimpinan, jangan sampai semangat Pak Jaksa Agung kendor karena bisa melemahkan kinerja instansi," katapria yang akrab disapa Gus Fahrur dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
Gus Fahrur menegaskan, kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung tidak boleh merusak marwah institusi. Penegakan hukum terhadap koruptor maupun praktik penyimpangan harus tetap berjalan tanpa kompromi.
Dia juga meminta Jaksa Agung bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, evaluasi internal perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penanganan perkara tetap profesional dan bebas dari intervensi.
"Ini adalah ujian besar kepemimpinan dan integritas. Pemimpin yang baik diukur dari keberaniannya membenahi institusi, bukan menghindari masalah," ujarnya.
Lihat Juga :
