PUI Dorong Pemerintah Konsultasikan Keanggotaan Indonesia di BoP ke DPR demi Jaga Marwah Konstitusi

"Tidak ada satu pasal pun dalam Piagam BoP yang menyebutkan posisi dan status Palestina ke depannya. Lalu untuk apa Indonesia bergabung jika isu utama kemerdekaan Palestina sama sekali tidak menjadi perhatian forum ini?" tanya Wibisono.

Dia menyoroti hingga saat ini, belum ada proses konsultasi formal maupun pengajuan persetujuan ke DPR RI terkait keputusan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace. Meskipun Indonesia telah resmi menjadi anggota sejak November 2025 dan Presiden Prabowo telah menghadiri KTT BoP di Washington pada Februari 2026, aspek legalitas konstitusionalnya masih menjadi perdebatan hangat di parlemen.

Menyikapi situasi ini, PUI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konstitusional guna menyelamatkan marwah hukum Indonesia. Wibisono menegaskan bahwa situasi ini telah memasuki tahap darurat konstitusional.

"Pemerintah harus segera membuka ruang dialog dengan DPR. Proses persetujuan formal harus segera dibahas, baik melalui mekanisme Rapat Kerja maupun Rapat Paripurna DPR terkait pengesahan masuknya Indonesia ke dalam BoP. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang legal dan kuat, tidak sekadar keputusan politik sepihak," katanya.

PUI juga mengingatkan DPR agar tidak abai dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Sebagai pilar legislatif, DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran yang harus dijalankan secara konsisten.

"Jika parlemen abai dalam isu persetujuan BoP ini, maka mereka justru membiarkan pemerintah jatuh dalam sikap inkonstitusional. DPR harus segera menggunakan hak-haknya, seperti hak interpelasi atau hak menyatakan pendapat, untuk menguji urgensi dan dampak keanggotaan ini bagi kedaulatan Indonesia," ujarnya.

Dalam kerangka trias politika, keanggotaan dalam BoP tanpa persetujuan DPR telah melanggar prinsip checks and balances dengan melangkahi tiga kewenangan konstitusional utama legislatif yaitu fungsi legislasi (ratifikasi perjanjian), fungsi anggaran (persetujuan beban keuangan), dan fungsi pengawasan (kontrol kebijakan strategis).

Wibisono menekankan bahwa proses ratifikasi dan pengesahan keanggotaan BoP melalui mekanisme DPR akan membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas.

"Dengan membawa masalah ini ke DPR, maka berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh ormas-ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, pengamat hubungan internasional, dan akademisi hukum dapat dibingkai dalam proses pembahasan yang sah. Jangan biarkan kebijakan strategis ini diambil secara diam-diam tanpa melibatkan suara rakyat yang diwakili oleh DPR," ungkapnya.