PUI Dorong Pemerintah Konsultasikan Keanggotaan Indonesia di BoP ke DPR demi Jaga Marwah Konstitusi
Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:54 WIB
loading...
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam Adhe Nuansa Wibisono. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Ummat Islam (PUI) melalui Bidang Hubungan Luar Negeri melayangkan kritik terhadap pemerintah terkait proses keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) . Organisasi masyarakat sipil ini menilai bahwa langkah pemerintah yang bergabung dengan forum internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut telah mencederai Undang-Undang Dasar 1945 dan mengabaikan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam Adhe Nuansa Wibisono mengatakan, keputusan bergabung ke dalam BoP merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap mekanisme ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah telah bertindak sepihak tanpa melibatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. "Keanggotaan dalam BoP ini dikategorikan sebagai upaya membuat perdamaian atau perjanjian dengan organisasi internasional. Karena pemerintah bergabung secara sepihak, maka hak konstitusional DPR untuk memberikan atau menolak persetujuan atas komitmen luar negeri tersebut telah diabaikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca juga: Sangkal Isu Resistensi Ormas Islam soal BoP Trump, Mensesneg: Hanya Perbedaan Pandangan
PUI menyoroti secara khusus pelanggaran terhadap Pasal 11 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta membuat perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional.
Lebih lanjut, Presiden juga wajib meminta persetujuan DPR apabila perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara.
Wibisono menjelaskan, meskipun pemerintah menyatakan bahwa iuran keanggotaan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp17 triliun bersifat tidak wajib, status keanggotaan tersebut secara formal tetap berpotensi menimbulkan beban finansial negara yang sangat besar.
"Iuran sebesar itu jelas merupakan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN. Alokasinya wajib dibahas dan disetujui oleh DPR. Langkah pemerintah yang bergabung secara sepihak dianggap melangkahi kewenangan DPR dalam menetapkan prioritas penggunaan uang negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945," ungkapnya.
Selain itu, PUI juga menemukan pelanggaran terhadap Pasal 20 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dalam konteks perjanjian internasional strategis seperti BoP, pengesahannya harus dilakukan melalui ratifikasi undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam Adhe Nuansa Wibisono mengatakan, keputusan bergabung ke dalam BoP merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap mekanisme ketatanegaraan.
Menurut dia, pemerintah telah bertindak sepihak tanpa melibatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. "Keanggotaan dalam BoP ini dikategorikan sebagai upaya membuat perdamaian atau perjanjian dengan organisasi internasional. Karena pemerintah bergabung secara sepihak, maka hak konstitusional DPR untuk memberikan atau menolak persetujuan atas komitmen luar negeri tersebut telah diabaikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca juga: Sangkal Isu Resistensi Ormas Islam soal BoP Trump, Mensesneg: Hanya Perbedaan Pandangan
PUI menyoroti secara khusus pelanggaran terhadap Pasal 11 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta membuat perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional.
Lebih lanjut, Presiden juga wajib meminta persetujuan DPR apabila perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara.
Wibisono menjelaskan, meskipun pemerintah menyatakan bahwa iuran keanggotaan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp17 triliun bersifat tidak wajib, status keanggotaan tersebut secara formal tetap berpotensi menimbulkan beban finansial negara yang sangat besar.
"Iuran sebesar itu jelas merupakan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN. Alokasinya wajib dibahas dan disetujui oleh DPR. Langkah pemerintah yang bergabung secara sepihak dianggap melangkahi kewenangan DPR dalam menetapkan prioritas penggunaan uang negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945," ungkapnya.
Selain itu, PUI juga menemukan pelanggaran terhadap Pasal 20 Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dalam konteks perjanjian internasional strategis seperti BoP, pengesahannya harus dilakukan melalui ratifikasi undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden.
Lihat Juga :
