Pemerintah Dinilai Paksakan Bahas Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker
loading...
A
A
A
Mulyanto mengatakan, PKS tidak ingin dunia pendidikan Tanah Air sekadar menjadi pasar industri tersier dengan semangat liberalisme kapitalistik atau menjadi bancakan lembaga pendidikan asing, serta menggerus nilai-nilai budaya adiluhung bangsa ini di tengah kompetisi dagang edukasi global. Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan adalah masalah vital bangsa ini.
(
).
Kata dia, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mengatakan, negara tidak boleh melepas tanggung-jawab dalam masalah ini dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar, melalui prinsip laba dan liberalisasi pendidikan.
"Pendidikan itu bukan komoditas industri jasa. Ini adalah soal tanggung jawab negara dan kita semua bagi masa depan negeri ini," ujar doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang ini.
( ).
Maka itu, Fraksi PKS meminta pemerintah mencabut klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas. Pemerintah dinilai tidak siap merumuskan konsepsi dasar tata kelola pendidikan nasional dalam RUU Cipta Kerja. Kata dia, dalam draf yang ada masih muncul semangat liberalisasi pendidikan, yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing.
(
Kata dia, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mengatakan, negara tidak boleh melepas tanggung-jawab dalam masalah ini dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar, melalui prinsip laba dan liberalisasi pendidikan.
"Pendidikan itu bukan komoditas industri jasa. Ini adalah soal tanggung jawab negara dan kita semua bagi masa depan negeri ini," ujar doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang ini.
( ).
Maka itu, Fraksi PKS meminta pemerintah mencabut klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas. Pemerintah dinilai tidak siap merumuskan konsepsi dasar tata kelola pendidikan nasional dalam RUU Cipta Kerja. Kata dia, dalam draf yang ada masih muncul semangat liberalisasi pendidikan, yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagang komersil industri jasa, yang longgar bagi lembaga pendidikan asing.
(zik)
