Demokrasi Popularitas dan Ilusi Inklusi

Di sinilah selebritas memiliki keunggulan yang sulit ditandingi politisi biasa. Mereka memasuki arena politik dengan bekal pengakuan publik yang telah terbentuk sebelumnya. Industri hiburan, media massa, dan kini media sosial terus memproduksi figur-figur populer yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika Popularitas Mengalahkan Kapasitas

Dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi media, tidak mengherankan jika sejumlah selebritas berhasil menembus politik formal. Ketika figur semacam ini masuk ke dunia politik, mereka tidak memulai dari titik nol. Popularitas yang telah terbangun dapat dengan mudah dikonversi menjadi dukungan elektoral.

Fenomena ini berangkat dari konsep otoritas karismatik yang dijelaskan Max Weber. Karisma muncul ketika masyarakat memberikan pengakuan terhadap figur yang dianggap memiliki daya tarik atau wibawa tertentu. Namun dalam dunia selebritas, karisma sering kali tidak lahir dari pengalaman kepemimpinan, melainkan dari konstruksi media. Film, televisi, dan media sosial menjadikan perhatian publik sebagai komoditas sosial yang dapat dipertukarkan dengan berbagai bentuk kekuasaan.

Dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi media, tidak mengherankan jika sejumlah selebritas berhasil menembus politik formal. Sebagian di antaranya bahkan mampu menunjukkan kinerja politik yang serius. Di Indonesia, misalnya, beberapa figur dari dunia hiburan berhasil menempuh jalur politik dan menjalankan fungsi publik secara relatif baik. Sebut saja sejumlah selebritas yang berhasil menjalankan fungsi publik seperti; Rieke Diah Pitaloka, Dede Yusuf, atau Angelina Sondakh.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa latar belakang dunia hiburan tidak otomatis menjadi hambatan dalam politik. Namun perpindahan dari panggung hiburan ke arena kekuasaan tetap memerlukan proses pembelajaran yang serius.

Setiap arena sosial memiliki logika permainannya sendiri. Popularitas di panggung hiburan tidak otomatis berarti memahami tata kelola pemerintahan, kompleksitas kebijakan publik, ataupun kerumitan hukum.

Masalah muncul ketika modal simbolik tidak diimbangi dengan kompetensi politik. Popularitas mungkin cukup untuk memenangkan pemilu, tetapi tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan.

Dalih “tidak memahami hukum” yang disampaikan seorang kepala daerah berlatar belakang selebritas memperlihatkan dengan jelas jurang antara popularitas dan kapasitas. Demokrasi elektoral memang memungkinkan seseorang meraih kekuasaan melalui suara pemilih, tetapi kualitas kepemimpinan tetap ditentukan oleh kemampuan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab.