Pengamat Sentil Body Shaming Politik: Kritik yang Kehilangan Data dan Gagasan
Rabu, 28 Januari 2026 - 14:49 WIB
loading...
A
A
A
Pieter mengatakan masalah profesionalisme penegak hukum serta adanya pembiaran negara terhadap berbagai pelanggaran mencerminkan ketidaksungguhan membangun politik, ekonomi, dan hukum yang bermartabat. Padahal, peradaban bangsa adalah puncak perkembangan kebudayaan dan perilaku kolektif yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, semuanya berlandaskan nilai luhur, adab, dan akhlak.
Menurut dia, peradaban yang kokoh hanya mungkin dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan memiliki nilai kebangsaan yang kuat. Dalam pengertian ini, peradaban juga terkait dengan kemampuan manusia mengendalikan dorongan-dorongan dasar demi kualitas hidup yang lebih tinggi. "Di sinilah peran negara menjadi krusial dan tak tergantikan," katanya.
Di sisi lain, Pieter menegaskan partai politik (parpol) seharusnya menjadi benteng pertama melawan kemerosotan ini. Sayangnya, kader kerap dibiarkan atau bahkan didorong menjadi pasukan sorak yang lihai mencemooh, tetapi gagap berargumen.
"Padahal partai adalah sekolah politik, bukan pabrik provokator. Tanpa kaderisasi yang menekankan etika debat dan kecakapan berpikir, partai hanya akan memperpanjang polusi verbal di ruang publik," kata dia.
Pieter kembali mengungkit pernyataan Eleanor Roosevelt yang pernah berkata, 'Great minds discuss ideas; small minds discuss people'. Dia menyebut kutipan ini terasa relevan sekaligus menohok. "Ketika elite sibuk membahas wajah dan tubuh lawan, sesungguhnya mereka sedang membuka aib sendiri: ketidakmampuan berpikir pada level ide," jelasnya.
"Pada akhirnya, tanggung jawab juga ada di tangan publik. Demokrasi tidak akan naik kelas jika pemilih terus membeli dagangan narasi murahan. Kritiklah kebijakan Jokowi, bedah visi Prabowo, uji kapasitas Gibran tetapi biarkan tubuh mereka tetap menjadi wilayah kemanusiaan, bukan medan tempur politik," timpalnya.
Pieter menyatakan body shaming politik bukan tanda keberanian, melainkan kepanikan. Dia juga menganggap body shaming bukan kecerdikan, melainkan kemalasan berpikir. "Dan selama elite terus menjajakan politik kulit, rakyat dituntut lebih cerdas: menolak yang remeh, dan menuntut yang substansial. Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan," pungkasnya.
Menurut dia, peradaban yang kokoh hanya mungkin dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan memiliki nilai kebangsaan yang kuat. Dalam pengertian ini, peradaban juga terkait dengan kemampuan manusia mengendalikan dorongan-dorongan dasar demi kualitas hidup yang lebih tinggi. "Di sinilah peran negara menjadi krusial dan tak tergantikan," katanya.
Di sisi lain, Pieter menegaskan partai politik (parpol) seharusnya menjadi benteng pertama melawan kemerosotan ini. Sayangnya, kader kerap dibiarkan atau bahkan didorong menjadi pasukan sorak yang lihai mencemooh, tetapi gagap berargumen.
"Padahal partai adalah sekolah politik, bukan pabrik provokator. Tanpa kaderisasi yang menekankan etika debat dan kecakapan berpikir, partai hanya akan memperpanjang polusi verbal di ruang publik," kata dia.
Pieter kembali mengungkit pernyataan Eleanor Roosevelt yang pernah berkata, 'Great minds discuss ideas; small minds discuss people'. Dia menyebut kutipan ini terasa relevan sekaligus menohok. "Ketika elite sibuk membahas wajah dan tubuh lawan, sesungguhnya mereka sedang membuka aib sendiri: ketidakmampuan berpikir pada level ide," jelasnya.
"Pada akhirnya, tanggung jawab juga ada di tangan publik. Demokrasi tidak akan naik kelas jika pemilih terus membeli dagangan narasi murahan. Kritiklah kebijakan Jokowi, bedah visi Prabowo, uji kapasitas Gibran tetapi biarkan tubuh mereka tetap menjadi wilayah kemanusiaan, bukan medan tempur politik," timpalnya.
Pieter menyatakan body shaming politik bukan tanda keberanian, melainkan kepanikan. Dia juga menganggap body shaming bukan kecerdikan, melainkan kemalasan berpikir. "Dan selama elite terus menjajakan politik kulit, rakyat dituntut lebih cerdas: menolak yang remeh, dan menuntut yang substansial. Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :