Pengamat Sentil Body Shaming Politik: Kritik yang Kehilangan Data dan Gagasan
Rabu, 28 Januari 2026 - 14:49 WIB
loading...
Pengamat Politik dan Hukum Pieter C Zulkifli menilai fenomena body shaming politik merupakan gejala serius menurunnya etika dan nalar elite. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dan Hukum Pieter C Zulkifli menilai fenomena body shaming politik merupakan gejala serius menurunnya etika dan nalar elite. Dia berpendapat, demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide, bukan arena adu ejekan fisik.
Namun belakangan, dia melihat politik saat ini justru gemar bermain di wilayah paling remeh, yakni tubuh manusia mulai wajah, cara berjalan, hingga ekspresi, semuanya bisa dijadikan senjata untuk menutupi kemiskinan argumen. Mantan Ketua Komisi III DPR ini menegaskan ketika kritik kehilangan data dan gagasan, ejekan fisik menjadi jalan pintas yang tampak lucu, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik.
Bagi Pieter, demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga. Namun yang belakangan disaksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia.
Baca juga: Susno Duadji Minta Pandji Pragiwaksono Harus Bisa Bedakan Lawakan, Penghinaan, dan Penistaan
Pieter menyebut fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik. Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.
"Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional," katan Pieter dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Dia mencontohkan kasus yang paling gamblang, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascakunjungan luar negeri. Alih-alih mendiskusikan substansi kebijakan atau warisan infrastrukturnya, kata dia, sebagian elite justru sibuk merangkai narasi metafisik tentang 'karma'.
Namun belakangan, dia melihat politik saat ini justru gemar bermain di wilayah paling remeh, yakni tubuh manusia mulai wajah, cara berjalan, hingga ekspresi, semuanya bisa dijadikan senjata untuk menutupi kemiskinan argumen. Mantan Ketua Komisi III DPR ini menegaskan ketika kritik kehilangan data dan gagasan, ejekan fisik menjadi jalan pintas yang tampak lucu, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik.
Bagi Pieter, demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga. Namun yang belakangan disaksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia.
Baca juga: Susno Duadji Minta Pandji Pragiwaksono Harus Bisa Bedakan Lawakan, Penghinaan, dan Penistaan
Pieter menyebut fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik. Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.
"Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional," katan Pieter dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Dia mencontohkan kasus yang paling gamblang, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascakunjungan luar negeri. Alih-alih mendiskusikan substansi kebijakan atau warisan infrastrukturnya, kata dia, sebagian elite justru sibuk merangkai narasi metafisik tentang 'karma'.
Lihat Juga :
