Pengamat Sentil Body Shaming Politik: Kritik yang Kehilangan Data dan Gagasan

JAKARTA - Pengamat Politik dan Hukum Pieter C Zulkifli menilai fenomena body shaming politik merupakan gejala serius menurunnya etika dan nalar elite. Dia berpendapat, demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide, bukan arena adu ejekan fisik.

Namun belakangan, dia melihat politik saat ini justru gemar bermain di wilayah paling remeh, yakni tubuh manusia mulai wajah, cara berjalan, hingga ekspresi, semuanya bisa dijadikan senjata untuk menutupi kemiskinan argumen. Mantan Ketua Komisi III DPR ini menegaskan ketika kritik kehilangan data dan gagasan, ejekan fisik menjadi jalan pintas yang tampak lucu, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik.

Bagi Pieter, demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga. Namun yang belakangan disaksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia.

Baca juga: Susno Duadji Minta Pandji Pragiwaksono Harus Bisa Bedakan Lawakan, Penghinaan, dan Penistaan



Pieter menyebut fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik. Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.

"Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional," katan Pieter dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Dia mencontohkan kasus yang paling gamblang, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascakunjungan luar negeri. Alih-alih mendiskusikan substansi kebijakan atau warisan infrastrukturnya, kata dia, sebagian elite justru sibuk merangkai narasi metafisik tentang 'karma'.

"Ini bukan kritik; ini pengalihan isu yang dibungkus takhayul. Mengaitkan kondisi biologis dengan legitimasi moral adalah praktik purba yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh demokrasi modern," kata dia.

Kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tak luput dari sasaran. “Raut wajah yang dianggap 'ngantukan' dijadikan alat delegitimasi, seakan ekspresi sesaat lebih penting daripada tanggung jawab konstitusional seorang wakil presiden. Tubuh menjadi medan tempur, sementara kebijakan dibiarkan luput dari perdebatan serius," ucapnya.

Menurutnya, dalam tradisi filsafat dan logika, praktik semacam ini dikenal sebagai argumentum ad hominem, yakni cara berdebat dengan menyerang pribadi atau kondisi personal lawan alih-alih menguji gagasan dan kebijakannya. "Immanuel Kant mengingatkan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat," katanya.

Pieter menekankan ketika tubuh seseorang dijadikan amunisi politik, yang terjadi bukan kritik, melainkan perendahan martabat manusia. Dia lantas menyinggung Hannah Arendt yang pernah memperingatkan, hilangnya kejujuran faktual dan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang publik akan menyeret demokrasi ke dalam banalitas: riuh, emosional, tetapi miskin makna.

Pieter menyatakan body shaming politik bekerja efektif karena ia visual, emosional, dan mudah dicerna. Body shaming bahkan tidak menuntut literasi kebijakan, tidak memerlukan data, apalagi keberanian intelektual, namun justru di situlah racunnya.

"Publik digiring untuk menertawakan kulit, bukan menguliti kebijakan; mengejek gestur, bukan menimbang langkah strategis. Demokrasi pun terjerumus menjadi apa yang bisa disebut sebagai politik kosmetik," katanya.

Dia berpandangan fenomena ini tak bisa dilepaskan dari problem yang lebih struktural, yakni penegakan hukum yang setengah hati. Praktik hukum yang tebang pilih, tidak konsisten, dan kurang tegas—yang kerap menghukum pelanggar kecil tetapi ragu menyentuh pihak kuat telah menciptakan preseden buruk dalam kehidupan bernegara.

Dia mengingatkan ketika negara tampak permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk intimidasi simbolik dan kekerasan verbal di ruang publik, maka budaya merendahkan martabat manusia pun dibiarkan tumbuh. "Sikap ragu-ragu negara bukan hanya memperpanjang rantai pelanggaran, tetapi juga menggerus kepercayaan publik dan melanggengkan ketidakadilan," ucap dia.

Pieter mengatakan masalah profesionalisme penegak hukum serta adanya pembiaran negara terhadap berbagai pelanggaran mencerminkan ketidaksungguhan membangun politik, ekonomi, dan hukum yang bermartabat. Padahal, peradaban bangsa adalah puncak perkembangan kebudayaan dan perilaku kolektif yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, semuanya berlandaskan nilai luhur, adab, dan akhlak.

Menurut dia, peradaban yang kokoh hanya mungkin dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan memiliki nilai kebangsaan yang kuat. Dalam pengertian ini, peradaban juga terkait dengan kemampuan manusia mengendalikan dorongan-dorongan dasar demi kualitas hidup yang lebih tinggi. "Di sinilah peran negara menjadi krusial dan tak tergantikan," katanya.

Di sisi lain, Pieter menegaskan partai politik (parpol) seharusnya menjadi benteng pertama melawan kemerosotan ini. Sayangnya, kader kerap dibiarkan atau bahkan didorong menjadi pasukan sorak yang lihai mencemooh, tetapi gagap berargumen.

"Padahal partai adalah sekolah politik, bukan pabrik provokator. Tanpa kaderisasi yang menekankan etika debat dan kecakapan berpikir, partai hanya akan memperpanjang polusi verbal di ruang publik," kata dia.

Pieter kembali mengungkit pernyataan Eleanor Roosevelt yang pernah berkata, 'Great minds discuss ideas; small minds discuss people'. Dia menyebut kutipan ini terasa relevan sekaligus menohok. "Ketika elite sibuk membahas wajah dan tubuh lawan, sesungguhnya mereka sedang membuka aib sendiri: ketidakmampuan berpikir pada level ide," jelasnya.

"Pada akhirnya, tanggung jawab juga ada di tangan publik. Demokrasi tidak akan naik kelas jika pemilih terus membeli dagangan narasi murahan. Kritiklah kebijakan Jokowi, bedah visi Prabowo, uji kapasitas Gibran tetapi biarkan tubuh mereka tetap menjadi wilayah kemanusiaan, bukan medan tempur politik," timpalnya.

Pieter menyatakan body shaming politik bukan tanda keberanian, melainkan kepanikan. Dia juga menganggap body shaming bukan kecerdikan, melainkan kemalasan berpikir. "Dan selama elite terus menjajakan politik kulit, rakyat dituntut lebih cerdas: menolak yang remeh, dan menuntut yang substansial. Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan," pungkasnya.