2026, Waspada dan Prudent
Senin, 12 Januari 2026 - 06:28 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/SindoNews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
MEMASUKI tahun 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang belum sepenuhnya stabil. Proyeksi lembaga internasional menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang mencerminkan melemahnya permintaan global dan meningkatnya fragmentasi kebijakan ekonomi antarnegara.
Kondisi ini menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi yang lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama melalui jalur perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas pasar keuangan. Ketidakpastian global tersebut mendorong pelaku ekonomi bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi usaha dan investasi jangka panjang.
Tingginya ketidakpastian ekonomi global pada 2026 juga dipicu oleh dinamika geopolitik yang masih berlangsung dan cenderung kompleks. Konflik Rusia–Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang permanen dan terus menjadi sumber risiko bagi stabilitas energi dan keamanan global.
Di kawasan Asia Timur, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan kembali meningkat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas rantai pasok global dan perdagangan internasional. Sementara itu, narasi konflik di Timur Tengah perlu ditempatkan secara proporsional, mengingat krisis diplomatik Qatar–Arab Saudi telah berakhir sejak 2021, meskipun risiko geopolitik kawasan tetap relevan dalam konteks keamanan energi dunia.
Bagi Indonesia, ketidakpastian global tersebut berpotensi ditransmisikan melalui fluktuasi harga komoditas, gangguan perdagangan internasional, serta volatilitas pasar keuangan. Kenaikan harga energi akibat risiko geopolitik dapat memicu tekanan inflasi dan meningkatkan biaya produksi serta distribusi di dalam negeri. Selain itu, gangguan jalur pelayaran global dan meningkatnya biaya logistik berpotensi menekan daya saing ekspor nasional. Perlambatan perdagangan dunia juga dapat memengaruhi kinerja sektor industri dan ekspor Indonesia yang masih bergantung pada pasar global.
Perekonomian domestik Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat meskipun masih berada dalam tekanan dinamika global. Berdasarkan realisasi sementara APBN 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,2% secara tahunan, selaras dengan target pemerintah dan menandakan bahwa aktivitas ekonomi tetap berlangsung secara ekspansif.
Kinerja tersebut diperkuat oleh indikator makroekonomi yang relatif solid, antara lain surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 46,0 miliar sepanjang 2025, kinerja sektor manufaktur yang konsisten berada pada zona ekspansi dengan PMI sebesar 51,2 pada Desember 2025, serta stabilitas pasar keuangan yang tercermin dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun hingga 6,01% pada akhir tahun.
Ketahanan ekonomi nasional tersebut terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan. Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal yang berorientasi pada perlindungan dan penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran paket stimulus ekonomi sepanjang 2025 dengan nilai lebih dari Rp110 triliun.
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
MEMASUKI tahun 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada lingkungan global yang belum sepenuhnya stabil. Proyeksi lembaga internasional menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang mencerminkan melemahnya permintaan global dan meningkatnya fragmentasi kebijakan ekonomi antarnegara.
Kondisi ini menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi yang lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama melalui jalur perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas pasar keuangan. Ketidakpastian global tersebut mendorong pelaku ekonomi bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi usaha dan investasi jangka panjang.
Tingginya ketidakpastian ekonomi global pada 2026 juga dipicu oleh dinamika geopolitik yang masih berlangsung dan cenderung kompleks. Konflik Rusia–Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang permanen dan terus menjadi sumber risiko bagi stabilitas energi dan keamanan global.
Di kawasan Asia Timur, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan kembali meningkat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas rantai pasok global dan perdagangan internasional. Sementara itu, narasi konflik di Timur Tengah perlu ditempatkan secara proporsional, mengingat krisis diplomatik Qatar–Arab Saudi telah berakhir sejak 2021, meskipun risiko geopolitik kawasan tetap relevan dalam konteks keamanan energi dunia.
Bagi Indonesia, ketidakpastian global tersebut berpotensi ditransmisikan melalui fluktuasi harga komoditas, gangguan perdagangan internasional, serta volatilitas pasar keuangan. Kenaikan harga energi akibat risiko geopolitik dapat memicu tekanan inflasi dan meningkatkan biaya produksi serta distribusi di dalam negeri. Selain itu, gangguan jalur pelayaran global dan meningkatnya biaya logistik berpotensi menekan daya saing ekspor nasional. Perlambatan perdagangan dunia juga dapat memengaruhi kinerja sektor industri dan ekspor Indonesia yang masih bergantung pada pasar global.
Paradoks Stabilitas Ekonomi Indonesia
Perekonomian domestik Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat meskipun masih berada dalam tekanan dinamika global. Berdasarkan realisasi sementara APBN 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,2% secara tahunan, selaras dengan target pemerintah dan menandakan bahwa aktivitas ekonomi tetap berlangsung secara ekspansif.
Kinerja tersebut diperkuat oleh indikator makroekonomi yang relatif solid, antara lain surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 46,0 miliar sepanjang 2025, kinerja sektor manufaktur yang konsisten berada pada zona ekspansi dengan PMI sebesar 51,2 pada Desember 2025, serta stabilitas pasar keuangan yang tercermin dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun hingga 6,01% pada akhir tahun.
Ketahanan ekonomi nasional tersebut terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan. Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal yang berorientasi pada perlindungan dan penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran paket stimulus ekonomi sepanjang 2025 dengan nilai lebih dari Rp110 triliun.
