Populisme dan Krisis Musyawarah dalam Demokrasi Kita
Minggu, 04 Januari 2026 - 07:27 WIB
loading...
Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) dan Sekretaris Dewan Pakar DPP Persatuan Alumni GMNI. Foto/Istimewa
A
A
A
Karyono Wibowo
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) dan Sekretaris Dewan Pakar DPP Persatuan Alumni GMNI
DALAM beberapa tahun terakhir, populisme semakin menonjol dalam praktik politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Populisme tampil dengan janji kesederhanaan: menghadirkan politik yang mengatasnamakan “kehendak rakyat” dan melawan elite yang dianggap jauh dari kepentingan publik.
Dalam situasi ketika demokrasi semakin direduksi menjadi sekadar kompetisi elektoral dan perebutan suara mayoritas, populisme tampil sebagai respons yang tampak sederhana namun problematik. Ia hadir dengan janji mengembalikan demokrasi kepada rakyat, seolah-olah demokrasi cukup diukur dari siapa yang paling banyak didukung.
Namun di balik retorika tersebut, populisme justru kerap menyempitkan makna demokrasi dan mengikis kualitas pengambilan keputusan publik. Sementara proses dialog, pertimbangan rasional, dan kualitas kebijakan kerap terpinggirkan.
Seperti dikemukakan Cas Mudde, populisme merupakan thin-centered ideology yang memandang masyarakat secara simplistik sebagai pertarungan antara “rakyat yang murni” dan “elite yang korup”. Politik kemudian direduksi menjadi klaim moral tentang siapa yang paling sah mewakili kehendak rakyat.
Dalam kerangka ini, demokrasi tidak lagi dipahami sebagai proses pembentukan kehendak bersama, melainkan sebagai mekanisme penegasan mayoritas. Kritik, oposisi, bahkan perbedaan pandangan mudah dicurigai sebagai sikap anti-rakyat.
Konsekuensi dari logika populisme semacam ini adalah menyempitnya ruang diskusi publik. Politik lebih sering digerakkan oleh mobilisasi emosi, identitas, dan sentimen sesaat daripada oleh pertimbangan rasional yang matang.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) dan Sekretaris Dewan Pakar DPP Persatuan Alumni GMNI
DALAM beberapa tahun terakhir, populisme semakin menonjol dalam praktik politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Populisme tampil dengan janji kesederhanaan: menghadirkan politik yang mengatasnamakan “kehendak rakyat” dan melawan elite yang dianggap jauh dari kepentingan publik.
Dalam situasi ketika demokrasi semakin direduksi menjadi sekadar kompetisi elektoral dan perebutan suara mayoritas, populisme tampil sebagai respons yang tampak sederhana namun problematik. Ia hadir dengan janji mengembalikan demokrasi kepada rakyat, seolah-olah demokrasi cukup diukur dari siapa yang paling banyak didukung.
Namun di balik retorika tersebut, populisme justru kerap menyempitkan makna demokrasi dan mengikis kualitas pengambilan keputusan publik. Sementara proses dialog, pertimbangan rasional, dan kualitas kebijakan kerap terpinggirkan.
Seperti dikemukakan Cas Mudde, populisme merupakan thin-centered ideology yang memandang masyarakat secara simplistik sebagai pertarungan antara “rakyat yang murni” dan “elite yang korup”. Politik kemudian direduksi menjadi klaim moral tentang siapa yang paling sah mewakili kehendak rakyat.
Dalam kerangka ini, demokrasi tidak lagi dipahami sebagai proses pembentukan kehendak bersama, melainkan sebagai mekanisme penegasan mayoritas. Kritik, oposisi, bahkan perbedaan pandangan mudah dicurigai sebagai sikap anti-rakyat.
Konsekuensi dari logika populisme semacam ini adalah menyempitnya ruang diskusi publik. Politik lebih sering digerakkan oleh mobilisasi emosi, identitas, dan sentimen sesaat daripada oleh pertimbangan rasional yang matang.
