Mengurai Dampak Sosial dan Lingkungan PSN Batang
Selasa, 23 Desember 2025 - 18:53 WIB
loading...
Nugroho Habibi, Peneliti di LPPM Unusia. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
Nugroho Habibi
Peneliti di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM Unusia)
Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia
PROYEK Strategis Nasional (PSN) terjebak dalam perdebatan dua kutub ekstrem. Disanjung bak mesin penggerak perekonomian atau ditolak lantaran memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Dikotomi ini tak banyak membantu penentuan kebijakan. Perlu diingat, bahwa tantangan kebijakan paling nyata bukan lagi perdebatan PSN perlu dijalankan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonominya terdistribusi secara adil sekaligus meminimalkan risiko sosial dan lingkungan.
Maret 2025, terbit Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menandai percepatan industrialisasi di Pantura Jawa. (KEK) Industropolis Batang menutup pembukuan dengan capaian investasi Rp4,87 triliun dengan total pemanfaatan lahan sebesar 93,67 hektare dan menyerap 9.000 tenaga kerja. Torehan tersebut menjadi bukti bahwa PSN Batang menghasilkan aktivitas ekonomi riil dan memberi justifikasi ekonomi bagi strategi industrialisasi nasional.
Sayangnya, manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara otomatis di level desa. Desa yang lebih dekat dengan kawasan industri, memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, serta tenaga kerja yang relatif siap terserap oleh pabrik, cenderung lebih cepat merasakan dampak ekonomi.
Sebaliknya, desa yang lebih jauh atau masih bergantung pada sektor tradisional tertinggal. Kita ambil contoh desa di Kecamatan Gringsing yang jauh dengan kawasan industry yakni, Desa Mdugowongjati dengan tingkat kemiskinanya 21,19%.
Peneliti di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM Unusia)
Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia
PROYEK Strategis Nasional (PSN) terjebak dalam perdebatan dua kutub ekstrem. Disanjung bak mesin penggerak perekonomian atau ditolak lantaran memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Dikotomi ini tak banyak membantu penentuan kebijakan. Perlu diingat, bahwa tantangan kebijakan paling nyata bukan lagi perdebatan PSN perlu dijalankan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonominya terdistribusi secara adil sekaligus meminimalkan risiko sosial dan lingkungan.
Maret 2025, terbit Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menandai percepatan industrialisasi di Pantura Jawa. (KEK) Industropolis Batang menutup pembukuan dengan capaian investasi Rp4,87 triliun dengan total pemanfaatan lahan sebesar 93,67 hektare dan menyerap 9.000 tenaga kerja. Torehan tersebut menjadi bukti bahwa PSN Batang menghasilkan aktivitas ekonomi riil dan memberi justifikasi ekonomi bagi strategi industrialisasi nasional.
Sayangnya, manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara otomatis di level desa. Desa yang lebih dekat dengan kawasan industri, memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, serta tenaga kerja yang relatif siap terserap oleh pabrik, cenderung lebih cepat merasakan dampak ekonomi.
Sebaliknya, desa yang lebih jauh atau masih bergantung pada sektor tradisional tertinggal. Kita ambil contoh desa di Kecamatan Gringsing yang jauh dengan kawasan industry yakni, Desa Mdugowongjati dengan tingkat kemiskinanya 21,19%.
