Kelelahan Kognitif dan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sebagai dokter dan peneliti perilaku, saya berkewajiban menyampaikan perspektif ini dengan jujur. Ilmu tidak selalu nyaman, tetapi menuntut kejujuran. Menjalani proses bukan berarti otomatis mencapai kepastian; melihat dokumen bukan berarti telah memverifikasi. Verifikasi mensyaratkan kondisi kognitif yang memadai, pembandingan yang sistematis, serta waktu yang cukup untuk analisis. Keadilan substantif akan lebih terjaga bila faktor manusiawi yang memengaruhi penilaian ikut diperhitungkan.

Saya percaya pada proses hukum. Saya juga percaya pada ilmu. Keduanya tidak saling bertentangan. Justru ketika ilmu perilaku diintegrasikan dengan kesadaran prosedural, proses menjadi lebih jernih, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah maksud saya ketika berbicara tentang kelelahan kognitif: bukan untuk menggugat, melainkan untuk menjernihkan persoalan. Tulisan ini semoga memberikan terang bagi opini publik yang terlanjur salah memahami persoalan.

Pernyataan publik yang menyimpulkan “asli” hanya karena dokumen sempat diperlihatkan singkat di ruang gelar perkara adalah contoh bagaimana persepsi dapat diproduksi tanpa fondasi pembuktian.

Apa yang terjadi di ruang itu bukan pemeriksaan, melainkan paparan visual terbatas—tidak difoto, tidak disentuh, tidak dianalisis, tidak dibandingkan, dan tidak diuji secara independen. Transparansi semu bekerja pada level persepsi, bukan pembuktian. Keaslian dokumen tidak ditentukan oleh kecepatan bicara atau akses ruang.

Ia lahir dari proses yang tenang, sabar, dan terukur: uji forensik, analisis digital, pembandingan arsip, dan verifikasi independen yang dapat diuji ulang. Selama proses itu belum dilakukan, klaim keaslian tetap berada pada wilayah persepsi.

Sebagai orang yang menjadi praktisi ilmu-ilmu perilaku dan kognitif—apalagi setelah menjadi tersangka—saya merasa penting menyampaikan ini kepada semua pihak yang berwenang, terlebih kepada masyarakat. Ini soal Hak Asasi Manusia.