Mitigasi Risiko Perekonomian Global
Rabu, 17 Desember 2025 - 10:26 WIB
loading...
A
A
A
Potensi pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 akibat meningkatnya risiko perekonomian global menjalar melalui dua saluran (chanel), yaitu: pertama, jalur pelambatan ekspor yang membuat net export (NX) menurun bahkan berpotensi bernilai negatif. Kedua, jalur penurunan aliran investasi global yang menyebabkan realisasi investaasi di dalam negeri melambat.
Berdasarkan data GDP dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1,59% dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% pada kuartal III tahun 2025.
Sementara net export sebagai selisih antara ekspor dan impor berkontribusi sekitar 0,24. Sehingga, secara bersama-sama, investasi dan NX berkontribusi sebesar 1,83 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional selama dua dekade terakhir pada tahun 2026? Dalam jangka pendek, melanjutkan paket stimulus fiskal untuk mengabsorbsi tekanan terhadap perekonomian nasional yang bersumber dari perekonomian global.
Stimulus fiskal diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini sesuai fakta bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selalu sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di mana, lebih dari separuh pertumbuhan GDP dari sisi pengeluaran disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga, sekitar 2,54% dari 5,04% pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025.
Kemudian dari sisi moneter, mempertahankan agar suku bunga riil, yaitu selisih antara BI rate (policy rate) dengan inflasi tetap terjaga. Hal ini untuk menjaga agar aset berdenominasi rupiah, seperti yield dan harga surat berharga negara tetap menarik bagi investor asing.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah dituntut untuk fokus mengatasi secara radikal dan revolusioner masalah-masalah pada sisi produksi (supply side) dengan “supply side revolution”. Salah satunya, mengurangi “technology gap” atau “knowledge gap” dis ektor manufaktur dengan negara maju.
Selain itu, agenda kebijakan yang sangat penting dan mendesak adalah pemerintah harus fokus mengatasi kelemahan pada “institutional factor”, khususnya yang berkaitan dengan transaction cost (biaya transaksi) tinggi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang tergambar pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang sangat tinggi. Tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Akhir kata, pemerintahan Prabowo perlu belajar kepada AS, UE, Jepang, Korea dan lainnya yang mencapai status negara maju dengan sistem ekonomi pasar (kapitalis). Termasuk belajar pada kisah sukses China dengan model ekonomi hybrid, yaitu beyond socialism and capitalism.
Pengalaman mengajarkan bahwa model ekonomi barat dan timur (China) yang sukses membawa kemakmuran dengan pendapatan per kapita tinggi karena menempatkan penegakan hukum yang sangat kuat sebagai fondasi kemajuan ekonomi.
Berdasarkan data GDP dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1,59% dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% pada kuartal III tahun 2025.
Sementara net export sebagai selisih antara ekspor dan impor berkontribusi sekitar 0,24. Sehingga, secara bersama-sama, investasi dan NX berkontribusi sebesar 1,83 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional selama dua dekade terakhir pada tahun 2026? Dalam jangka pendek, melanjutkan paket stimulus fiskal untuk mengabsorbsi tekanan terhadap perekonomian nasional yang bersumber dari perekonomian global.
Stimulus fiskal diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini sesuai fakta bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selalu sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di mana, lebih dari separuh pertumbuhan GDP dari sisi pengeluaran disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga, sekitar 2,54% dari 5,04% pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025.
Kemudian dari sisi moneter, mempertahankan agar suku bunga riil, yaitu selisih antara BI rate (policy rate) dengan inflasi tetap terjaga. Hal ini untuk menjaga agar aset berdenominasi rupiah, seperti yield dan harga surat berharga negara tetap menarik bagi investor asing.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah dituntut untuk fokus mengatasi secara radikal dan revolusioner masalah-masalah pada sisi produksi (supply side) dengan “supply side revolution”. Salah satunya, mengurangi “technology gap” atau “knowledge gap” dis ektor manufaktur dengan negara maju.
Selain itu, agenda kebijakan yang sangat penting dan mendesak adalah pemerintah harus fokus mengatasi kelemahan pada “institutional factor”, khususnya yang berkaitan dengan transaction cost (biaya transaksi) tinggi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi yang tergambar pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang sangat tinggi. Tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Akhir kata, pemerintahan Prabowo perlu belajar kepada AS, UE, Jepang, Korea dan lainnya yang mencapai status negara maju dengan sistem ekonomi pasar (kapitalis). Termasuk belajar pada kisah sukses China dengan model ekonomi hybrid, yaitu beyond socialism and capitalism.
Pengalaman mengajarkan bahwa model ekonomi barat dan timur (China) yang sukses membawa kemakmuran dengan pendapatan per kapita tinggi karena menempatkan penegakan hukum yang sangat kuat sebagai fondasi kemajuan ekonomi.
(poe)
Lihat Juga :
