Menhut Raja Juli Bakal Kooperatif soal Pengusutan Kasus Bupati Kuansing
Kamis, 02 Juli 2026 - 19:33 WIB
loading...
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan dukungan penuh kementeriannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby . Pihaknya bakal kooperatif.
Menhut mendukung proses penegakan hukum dan memastikan tata kelola kehutanan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. "Pertama, saya membaca berita bahwa KPK sudah mentersangkakan Bupati Kuansing. Saya baca terkait dengan jual beli jabatan, kemudian ada pengembangan kasus dengan proses pelepasan kawasan hutan di Kuansing," kata Menhut, Kamis (2/7/2026).
Raja Juli menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa upaya memperkuat tata kelola kehutanan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Selain Kasus Suap Jabatan, KPK Endus Bupati Kuansing Terima Uang Pelepasan HPT
"Perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa semua menteri, termasuk saya sebagai Menteri Kehutanan, harus terus melakukan perbaikan, forest governance, tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, tidak ada suap dan tidak ada korupsi," ujarnya.
Menhut memastikan pihaknya terbuka terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Raja Juli mengatakan dirinya siap membantu baik terkait dokumen maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.
"Kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staf, apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insyaallah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita," ujarnya.
Menhut mendukung proses penegakan hukum dan memastikan tata kelola kehutanan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. "Pertama, saya membaca berita bahwa KPK sudah mentersangkakan Bupati Kuansing. Saya baca terkait dengan jual beli jabatan, kemudian ada pengembangan kasus dengan proses pelepasan kawasan hutan di Kuansing," kata Menhut, Kamis (2/7/2026).
Raja Juli menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa upaya memperkuat tata kelola kehutanan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Selain Kasus Suap Jabatan, KPK Endus Bupati Kuansing Terima Uang Pelepasan HPT
"Perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto jelas bahwa semua menteri, termasuk saya sebagai Menteri Kehutanan, harus terus melakukan perbaikan, forest governance, tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, tidak ada suap dan tidak ada korupsi," ujarnya.
Menhut memastikan pihaknya terbuka terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Raja Juli mengatakan dirinya siap membantu baik terkait dokumen maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.
"Kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staf, apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insyaallah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita," ujarnya.
Lihat Juga :
