Mencari Realitas Indonesia di Luar Jendela Gedung Tinggi: Ilusi Kemajuan RI

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Associate Professor of International Relations, President University

PADA suatu sore yang teduh di Jakarta, ketika lampu-lampu gedung mulai menyala menembus langit gelap dan jalan layang dipenuhi kendaraan yang bergerak perlahan, kota ini memantulkan kesan bahwa sebuah bangsa sedang melaju. Dari balik jendela gedung di lantai empat puluh, denyut kota terlihat seperti pertanda kemajuan—peradaban yang terus tumbuh, ekonomi yang mengembang, dan masyarakat yang perlahan mendekati imajinasi Indonesia Emas 2045.

Namun di balik gemerlap itu, ada sebuah kesan keliru yang telah lama membungkus pikiran banyak pengambil Keputusan, yaitu keyakinan bahwa Indonesia dapat dibaca melalui kilau kota besar, seolah realitas nasional tercermin dari ritme urban di pusat modernitas. Kesan menipu ini kini kian menguat sebagai Ilusi Indonesia.

Dalam teori global governance, fenomena seperti ini sering disebut sebagai governance illusion. Keadaan ketika elite melihat bangsa bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang mereka bayangkan dari pusat kekuasaan, dengan semua bias kenyamanan dan simbol kemajuannya.

Dalam ruang yang nyaman dan bercahaya itu, Indonesia seolah tampak stabil. Namun hanya perlu melangkah jauh sedikit dari radius pusat kota untuk menyadari bahwa kenyataan jauh berbeda. Dari desa-desa yang tertinggal hingga kota-kota kabupaten yang bergulat dengan ketidakpastian, terbentang relung sosial yang sama sekali tidak tercermin dalam cahaya kaca gedung ibu kota.

Inilah kesenjangan tata kelola yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai capacity gap. Suatu kondisi ketika kemampuan negara menjalankan amanat pembangunan jauh tertinggal dari ambisi dan retorika yang dikumandangkan dari pusat.

Ilusi Indonesia menyempitkan cakrawala nasional. Ketika jalan kota besar macet, ia dianggap masalah nasional; ketika gedung baru berdiri megah, diasumsikan Indonesia telah melangkah maju. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks.

Lebih dari 150 juta penduduk hidup dalam kemiskinan atau kerentanan; skor pendidikan stagnan selama dua dekade; dan sebagian besar anak muda terjebak dalam putaran pengangguran, setengah menganggur, atau pekerjaan informal tanpa perlindungan apa pun. Jika peradaban diukur dari kualitas manusia—sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen dalam kerangka capability approach—maka Indonesia masih jauh dari tujuan peradabannya sendiri.

Krisis ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi pilihan kebijakan yang gagal menyentuh akar masalah. Dalam literatur global governance, terjadinya jurang antara visi dan realitas ini dikenal sebagai implementation gap.

Indonesia lihai menciptakan visi, tetapi lemah dalam mewujudkannya; ambisi besar disampaikan dari podium, namun terhambat oleh lemahnya institusi, minimnya kapasitas teknokrasi, dan budaya birokrasi yang masih terjerat feodalisme. Dalam suasana seperti ini, inovasi sering mati sebelum lahir, dan kritik dipandang ancaman alih-alih dorongan untuk berbenah.

Di balik semua ini, terdapat satu persoalan mendasar: negara kehilangan sense of crisis. Profesor Heike Holbig pernah menulis bahwa sebuah negara hanya mampu bertahan dalam turbulensi global ketika ia memiliki “kepekaan terhadap ancaman yang belum terlihat.”

Namun kepekaan itu sulit hadir bila elite hidup dalam ruang persepsi yang terpisah dari realitas sosial. Epistemic community—komunitas ahli yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan berbasis pengetahuan—tidak berkembang dengan kuat karena meritokrasi tidak menjadi kultur dominan.

Dalam kondisi seperti ini, negara cenderung masuk ke dalam apa yang disebut Peter Evans sebagai weak state equilibrium.Kondisi stagnasi karena aktor-aktor kunci tidak memiliki insentif untuk memperbaiki institusi.

Feodalisme birokrasi memperparah keadaan. Dalam ruang-ruang rapat yang seharusnya menjadi arena adu gagasan, sering kali yang terjadi justru hierarki yang kaku: yang dekat lebih didengar daripada yang kompeten, yang patuh lebih dihargai daripada yang kritis.

Kebijakan pun tidak lahir dari kedalaman analisis, melainkan dari kenyamanan status quo. Mediokrasi perlahan menumpulkan daya saing bangsa, sementara nepotisme menggerogoti institusi dari dalam.

Semua ini membentuk lanskap sosial-politik yang membuat Indonesia kehilangan urgency mindset. Padahal, dalam studi pembangunan kontemporer, kapasitas suatu bangsa untuk melakukan self-correction—kemampuan melihat kelemahan diri secara jujur dan bertindak cepat—menjadi penentu apakah ia mampu keluar dari perangkap stagnasi. Negara-negara yang berhasil menembus middle-income trap, seperti Korea Selatan atau Singapura, mampu mempertahankan sense of crisis secara konsisten, bahkan ketika mereka telah berada di puncak prestasi.

Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi bukanlah jaminan. Di banyak negara, dua dekade stagnasi literasi atau numerasi sudah dianggap darurat nasional. Di Indonesia, hal itu sering kali dianggap sebagai statistik yang dapat dinegosiasikan.

Seperti kata Albert Hirschman, “bangsa tumbuh bukan karena keajaiban, tetapi karena ketidaknyamanan yang memaksa mereka berubah.” Sayangnya, ketidaknyamanan itu sering teredam oleh kenyamanan yang diciptakan oleh Ilusi Indonesia.

Untuk mematahkan ilusi ini, bangsa harus mulai melihat dirinya dengan mata yang jernih. Ia harus berani mengakui bahwa krisis struktural itu nyata, bukan hasil rekayasa persepsi, bukan propaganda pihak luar, dan bukan sekadar pesimisme. Ia juga harus mengakui bahwa jalan keluar tidak akan lahir dari nepotisme, feodalisme, atau mediokrasi, tetapi dari meritokrasi yang memberi ruang bagi orang-orang paling kompeten untuk memimpin perubahan.

Indonesia dapat mengubah arah sejarahnya. Namun itu hanya mungkin terjadi bila negara membebaskan diri dari ilusi pusat, memperluas cakrawala tata kelola, dan membangun kapasitas manusia bukan sebagai slogan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup di tengah dunia yang kian kompetitif.

Dalam kegelapan sore Jakarta, cahaya gedung masih berkilau. Tetapi masa depan bangsa tidak sedang menunggu di sana. Ia menunggu di tempat-tempat yang tidak terlihat dari jendela gedung tinggi—di kota kecil, di desa jauh, di sekolah sederhana, di pusat-pusat kesehatan daerah, di ruang-ruang belajar yang sunyi. Di sanalah masa depan dibangun, dan di sanalah sense of crisis harus ditemukan kembali.