TransJakarta, Non-Farebox Revenue, dan Masa Depan Transportasi Umum Jakarta

Target realistisnya: kontribusi pendapatan non-farebox minimal 30% dalam lima tahun, dengan sasaran jangka menengah mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Dengan begitu, ruang fiskal APBD dapat dialihkan untuk ekspansi rute, elektrifikasi armada, dan subsidi bagi kelompok rentan, bukan untuk menutup defisit operasional semata.

Transformasi ini bukan sekadar soal efisiensi keuangan, melainkan juga perubahan paradigma. Subsidi transportasi publik tidak boleh lagi dilihat sebagai “lubang hitam” pengeluaran daerah, tetapi sebagai katalis pembangunan berkelanjutan yang menumbuhkan nilai ekonomi dari aset yang sudah dimiliki.

Jika halte dapat menjadi simpul ekonomi mikro, jika data mobilitas dapat dijual secara etis untuk perencanaan kota, dan jika kawasan TOD dapat dikelola dengan transparansi, maka TransJakarta bukan hanya operator angkutan, tetapi juga entitas pembangunan perkotaan yang produktif.

Kebijakan publik yang visioner seharusnya tidak berfokus pada menaikkan tarif sebagai solusi instan, melainkan pada menaikkan kapasitas institusi untuk menghasilkan nilai tambah. Pemprov DKI perlu menghitung bukan hanya berapa besar subsidi yang dikeluarkan, tetapi juga berapa besar nilai yang bisa dihasilkan dari setiap halte, koridor, dan kilometer jaringan bus yang telah dibangun.

Di titik inilah, keadilan fiskal bertemu dengan efisiensi ekonomi: ketika subsidi bukan lagi simbol beban, tetapi bukti bahwa kebijakan publik dapat menjadi investasi produktif bagi kota dan warganya.