Momentum Reformasi Polri, DPR: Polisi Harus Lepas dari Praktik Politik dan Militeristik
Rabu, 08 Oktober 2025 - 06:11 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, reformasi Polri yang hendak dilakukan harus menitikberatkan pada perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasalnya, reformasi bukanlah sekadar restrukturisasi.
“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan terlindungi secara nyata,” katanya.
Komite Reformasi Polri harus berperan sebagai lembaga independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” ucapnya.
Legislator PDIP itu juga menyambut baik kabar bergabungnya tiga tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri yakni Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Yusril Ihza Mahendra. Baginya, kehadiran tokoh itu menumbuhkan harapan untuk mengawasi Polri.
“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan terlindungi secara nyata,” katanya.
Komite Reformasi Polri harus berperan sebagai lembaga independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” ucapnya.
Legislator PDIP itu juga menyambut baik kabar bergabungnya tiga tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri yakni Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Yusril Ihza Mahendra. Baginya, kehadiran tokoh itu menumbuhkan harapan untuk mengawasi Polri.
(jon)
Lihat Juga :
