Momentum Reformasi Polri, DPR: Polisi Harus Lepas dari Praktik Politik dan Militeristik
Rabu, 08 Oktober 2025 - 06:11 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berharap reformasi Polri menyelesaikan akar persoalan, mulai dari budaya kekerasan, dominasi proses penyidikan, hingga kurangnya mekanisme check and balances. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira berharap reformasi Polri menyelesaikan akar persoalan di tubuh kepolisian, mulai dari budaya kekerasan, dominasi dalam proses penyidikan, hingga kurangnya mekanisme check and balances. Polisi pun harus lepas dari praktik politik dan gaya militeristik.
Hal itu ditujukan agar Polri dapat melayani masyarakat dengan optimal. "Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” ujar Andreas, Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Reformasi Polri dan Ketegangan Senyap antara Kapolri dan Presiden
"Kami juga mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” tambahnya.
Di sisi lain, Andreas berharap isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, reformasi Polri yang hendak dilakukan harus menitikberatkan pada perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasalnya, reformasi bukanlah sekadar restrukturisasi.
“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan terlindungi secara nyata,” katanya.
Komite Reformasi Polri harus berperan sebagai lembaga independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” ucapnya.
Legislator PDIP itu juga menyambut baik kabar bergabungnya tiga tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri yakni Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Yusril Ihza Mahendra. Baginya, kehadiran tokoh itu menumbuhkan harapan untuk mengawasi Polri.
Hal itu ditujukan agar Polri dapat melayani masyarakat dengan optimal. "Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan,” ujar Andreas, Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Reformasi Polri dan Ketegangan Senyap antara Kapolri dan Presiden
"Kami juga mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” tambahnya.
Di sisi lain, Andreas berharap isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, reformasi Polri yang hendak dilakukan harus menitikberatkan pada perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasalnya, reformasi bukanlah sekadar restrukturisasi.
“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan terlindungi secara nyata,” katanya.
Komite Reformasi Polri harus berperan sebagai lembaga independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” ucapnya.
Legislator PDIP itu juga menyambut baik kabar bergabungnya tiga tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri yakni Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, serta Yusril Ihza Mahendra. Baginya, kehadiran tokoh itu menumbuhkan harapan untuk mengawasi Polri.
(jon)
Lihat Juga :
