Skandal Pembatalan Guru Besar

Tentu saja persyaratan ini tidak berlaku bagi jurnal terakreditasi yang mumpuni atau berkelas. Mereka tidak mempersyaratkan biaya tetapi dengan catatan bahwa waktu proses hingga kemungkinan sampai disetujui untuk dipublikasikan memerlukan waktu sangat lama. Yang lain yaitu proses perbaikan naskah jurnal bukan tidak mungkin dapat berkali-kali karena penulisan dalam bahasa yang berbeda menjadi salah satu kendala bagi beberapa dosen.
Tidak mengherankan apabila kemudian muncul “jalan pintas” bagi dosen untuk cepat menjadi guru besar tanpa mau bersusah payah dan berusaha keras. Mereka inilah yang berpotensi besar menjadi “korban” dari adanya jurnal predator. Jurnal predator adalah publikasi yang berpura-pura menjadi jurnal ilmiah yang sah tetapi salah menggambarkan praktik penerbitannya. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan finansial dari penulis tanpa menyediakan layanan publikasi yang berkualitas, seperti tinjauan sejawat (peer review) yang tidak ada atau minim, serta melanggar etika ilmiah.

Pertimbangan Kebijakan
Munculnya skandal pembatalan guru besar di salah satu perguruan tinggi negeri sebagaimana diberitakan saat ini, bukan tidak mungkin juga terjadi pada perguruan tinggi lainnya baik negeri maupun swasta. Hanya apakah kementerian yang terkait mau melakukan penyelidikan lebih seksama terhadap proses pengajuan usulan guru besar di berbagai perguruan tinggi.

Skandal ini terjadi salah satunya ditengarai karena peran reviewer yang ada di perguruan tinggi negeri tersebut. Yang bersangkutan membuat jurnal predator agar rekan-rekan dosennya dapat segera menjadi guru besar seperti dirinya. Reviewer dengan perilaku seperti ini bukan tidak mungkin muncul di reviewer lainnya karena mereka mendapat keuntungan finansial dari malpraktik yang dilakukan. Bukan tidak mungkin para reviewer penilaian pengusulan guru besar atau jabatan akademik dosen telah menjadi sindikat tertentu.

Pihak kementerian juga seharusnya ikut bertanggungjawab dalam skandal pembatalan guru besar ini, Mengapa? Penerbitan Surat Keputusan (SK) Guru Besar menjadi kewenangan kementerian ini. Perlu adanya penyelidikan secara internal dilakukan di dalam kementerian agar tidak terjadi lagi kasus skandal-skandal pembatalan guru besar di masa yang akan datang.

Cukup banyak bukti bahwa kebijakan yang secara umum dipandang para ahli cukup baik, ternyata menghadapi banyak kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, ada kebijakan yang kelihatannya kurang bermutu diitnjau dari substansinya, namun diterima masyarakat karena mewakili aspirasinya. Abidin (2006: 143-144) meyakini bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah mutu kebijakan ditinjau dari substansi kebijakan yang dirumuskan.

Sebuah kebijakan yang baik tidak harus bersifat stagnan tetapi harus dinamis mempertimbangkan umpan balik yang diterima pembuat kebijakan atas keputusan mereka (Mettler dan SoRelle, 2017), termasuk dalam bentuk perubahan politik dan tingkat kepercayaan (Kumlin et al., 2018).