RDPU RKUHAP, IMC: Wujud DPR Serap Aspirasi Publik dan Transparansi Legislasi

IMC juga meminta agar lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) dilibatkan lebih maksimal dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu yang dianggap penting dan bisa dicantumkan pada draf RKUHAP soal kewenangan dan kewajibannya.

Pentingnya pengecualian terkait penyadapan yang belum diatur secara spesifik dalam RKUHAP. Aspek ini harus dimasukkan dalam norma hukum yang lebih jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

Kemudian, IMC meminta agar upaya paksa dalam RKUHAP dicermati lebih mendalam, karena hal ini dapat berpengaruh pada realitas proses penegakan hukum. “Penetapan tersangka yang dilakukan di awal harus hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang terlibat," kata Yerikho.

IMC mengusulkan agar penguatan fungsi penasihat hukum diatur secara tegas dan rinci, termasuk kewenangan serta tanggung jawab mereka pada setiap tingkatan proses hukum. Peran penasihat hukum yang lebih jelas akan memastikan tercapainya keadilan yang lebih transparan bagi setiap pihak yang terlibat.