Hasil Pertemuan Pimpinan DPR, Menteri, dan Petani: Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
Rabu, 24 September 2025 - 16:32 WIB
loading...
DPR RI bertemu perwakilan massa petani, Rabu (24/9/2025). Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu menghasilkan tiga kesimpulan. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR R I) bertemu perwakilan massa petani, Rabu (24/9/2025). Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu menghasilkan tiga kesimpulan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan membenahi desain tata ruang di wilayah NKRI.
"Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Dasco.
Baca Juga: Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank
Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerforma Agraria. Ketiga, DPR bakal membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus tersebut akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, 2 Oktober 2025.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan membenahi desain tata ruang di wilayah NKRI.
"Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Dasco.
Baca Juga: Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank
Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Rerforma Agraria. Ketiga, DPR bakal membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus tersebut akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, 2 Oktober 2025.
Lihat Juga :
