Ada RUU Danantara dan Pemilu, Baleg Sepakat Tetapkan 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Kamis, 18 September 2025 - 21:54 WIB
loading...
A
A
A
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR:anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).
(jon)
Lihat Juga :
