Ada RUU Danantara dan Pemilu, Baleg Sepakat Tetapkan 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membawa 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 untuk disahkan di rapat paripurna DPR. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Omar Sharief Hiariej dan perwakilan DPD RI, Kamis (18/9/2025).

Keputusan itu diambil setelah Baleg DPR mendengarkan pandangan mini Fraksi DPR RI. Setidaknya, seluruh Fraksi di DPR sepakat menetapkan 67 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Baca juga: Danantara Diluncurkan, Mardiono: Sejarah Bangsa Indonesia

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Sturman Panjaitan mengatakan, telah merampungkan puluhan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. "Ada untuk prioritas 2026 sebanyak 67 RUU," ujarnya.

"Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses dan kami berharap apa yang telah kami lakukan itu, apa yang kami sudah buat, apa yang kami sepakati dapat dilaksanakan tahun 2026," sambungnya.

Wamenkum Eddy Hiariej juga menyatakan setuju puluhan RUU itu masuk dan diambil kesepakatan di dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Dalam daftar RUU yang telah disepakati, ada RUU Danantara yang diusulkan Pemerintah serta RUU Pemilu usulan Komisi II DPR. Adapun daftar Prolegnas Prioritas tahun 2026 sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II DPR)

3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II DPR)

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III DPR)
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III)

6. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III)

7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III)

8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV)

9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Komisi IV)

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)

11. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI DPR)

12. RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI DPR)

13. RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII DPR)

14. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII DPR)

15. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Komisi VIII DPR)

16. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX DPR)

17. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X DPR)

18. RUU tentang Keuangan Negara (Komisi XI DPR)

19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan (Komisi XII)

20. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII DPR)

21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)

22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg DPR)

23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg DPR)

24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg DPR)

25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg DPR)

26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg DPR)

27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg DPR)

28. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg DPR)

29. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg DPR)

30. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)

31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (DPR/Baleg)

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (DPR/Baleg)

33. RUU tentang Satu Data Indonesia (DPR/Baleg)

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR/Baleg)

35. RUU tentang Transportasi Online (DPR/Baleg)

36. RUU tentang Patriot Bond / RUU tentang Surat Berharga (DPR/Baleg)

37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (DPR/Baleg)

38. RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG (DPR/Baleg)

39. RUU tentang Pelelangan Aset (DPR/Baleg)

40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (DPR/Baleg)

41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg)

42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: anggota/DPD)

43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR:anggota)

44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)

45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)

46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)

47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)

48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)

49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)

50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)

51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)

61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)

62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)

64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)

66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)

67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).