MK Resmi Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Kamis, 28 Agustus 2025 - 19:08 WIB
loading...
A
A
A
Saat membacakan putusan itu, Ketua MK Suhartoyo juga mengungkap adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim MK, yakni Hakim Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Arsul Sani. Hakim Daniel Yusmic P Foekh berpendapat MK tidak perlu membuat amar putusan baru terkait rangkap jabatan wakil menteri.
Pasalnya, dalam konteks perkara a quo, pendirian MK dalam putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan, yang semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan.
Sedangkan Hakim Arsul Sani berpendapat bahwa dalam perkara a quo, MK seharusnya perlu menerapkan due process perkara pengujian UU yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk UU maupun para pihak yang terdampak.
"Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani," kata Suhartoyo.
Pasalnya, dalam konteks perkara a quo, pendirian MK dalam putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan, yang semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan.
Sedangkan Hakim Arsul Sani berpendapat bahwa dalam perkara a quo, MK seharusnya perlu menerapkan due process perkara pengujian UU yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk UU maupun para pihak yang terdampak.
"Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani," kata Suhartoyo.
(rca)
Lihat Juga :
