Menelisik Arah Ekonomi Indonesia Pasca Trump 2.0
Senin, 21 Juli 2025 - 15:04 WIB
loading...
A
A
A
BRICS dan Integrasi Dagang Lintas Kawasan sebagai Solusi Strategis
BRICS – yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan – tengah memperluas keanggotaannya melalui inisiatif BRICS+ yang mencakup penambahan anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Perluasan ini semakin memperkuat peran BRICS+ sebagai kekuatan baru dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil dan berimbang.
Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) dan sumber internasional lainnya, pada 2024 kontribusi BRICS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) diperkirakan telah mencapai sekitar 42%, dan mendekati 44% setelah ekspansi keanggotaan pada awal 2025.
Sementara itu, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara anggota BRICS tercatat sebesar USD 84,37 miliar atau sekitar 33,9% dari total ekspor nonmigas nasional 2024. Angka ini menegaskan pentingnya BRICS+ sebagai mitra strategis perdagangan luar negeri Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan seimbang.
Guna memaksimalkan peran sebagai anggota BRICS, Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup penyusunan perjanjian perdagangan dan investasi yang setara, penguatan infrastruktur logistik antarnegara anggota, serta penciptaan iklim investasi yang kompetitif.
Selain itu, Indonesia juga didorong untuk berkontribusi secara aktif dalam pembentukan kebijakan kolektif yang diusung BRICS, termasuk pengembangan sistem pembayaran alternatif, model pembiayaan pembangunan berbasis domestik, dan harmonisasi kebijakan perdagangan di antara negara-negara selatan. Upaya tersebut tidak hanya akan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik kawasan, tetapi juga meningkatkan potensi Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi regional yang baru.
Salah satu pendekatan konkret dalam mendukung integrasi ekonomi lintas kawasan adalah dengan menginisiasi skema Zero Tariff Corridor, yakni kerja sama tarif 0% dengan berbagai mitra strategis. Skema ini tidak hanya relevan untuk kawasan ASEAN, tetapi juga perlu diperluas ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kelompok D-8, kawasan Afrika, serta Uni Eropa.
Tujuannya adalah untuk membangun jaringan perdagangan multilateral yang adil dan berbasis kepentingan bersama, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, memperluas akses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global. Semoga.
BRICS – yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan – tengah memperluas keanggotaannya melalui inisiatif BRICS+ yang mencakup penambahan anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Perluasan ini semakin memperkuat peran BRICS+ sebagai kekuatan baru dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil dan berimbang.
Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) dan sumber internasional lainnya, pada 2024 kontribusi BRICS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) diperkirakan telah mencapai sekitar 42%, dan mendekati 44% setelah ekspansi keanggotaan pada awal 2025.
Sementara itu, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara anggota BRICS tercatat sebesar USD 84,37 miliar atau sekitar 33,9% dari total ekspor nonmigas nasional 2024. Angka ini menegaskan pentingnya BRICS+ sebagai mitra strategis perdagangan luar negeri Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan seimbang.
Guna memaksimalkan peran sebagai anggota BRICS, Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif yang mencakup penyusunan perjanjian perdagangan dan investasi yang setara, penguatan infrastruktur logistik antarnegara anggota, serta penciptaan iklim investasi yang kompetitif.
Selain itu, Indonesia juga didorong untuk berkontribusi secara aktif dalam pembentukan kebijakan kolektif yang diusung BRICS, termasuk pengembangan sistem pembayaran alternatif, model pembiayaan pembangunan berbasis domestik, dan harmonisasi kebijakan perdagangan di antara negara-negara selatan. Upaya tersebut tidak hanya akan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam geopolitik kawasan, tetapi juga meningkatkan potensi Indonesia sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi regional yang baru.
Salah satu pendekatan konkret dalam mendukung integrasi ekonomi lintas kawasan adalah dengan menginisiasi skema Zero Tariff Corridor, yakni kerja sama tarif 0% dengan berbagai mitra strategis. Skema ini tidak hanya relevan untuk kawasan ASEAN, tetapi juga perlu diperluas ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kelompok D-8, kawasan Afrika, serta Uni Eropa.
Tujuannya adalah untuk membangun jaringan perdagangan multilateral yang adil dan berbasis kepentingan bersama, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, memperluas akses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global. Semoga.
(poe)
Lihat Juga :
