Dapat Keistimewaan Tes Corona, Anggota DPR Dinilai Lukai Hati Rakyat

JAKARTA - Pimpinan, anggota DPR, dan keluarganya direncanakan akan menjalani rapid test corona (COVID-19). Namun rencana tersebut mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya pendiri dan ekonom INDEF, Didik J. Rachbini.

Didik mengatakan, dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan yang luar biasa, pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Menurutnya, keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. (Baca juga: Anggota DPR Beserta Keluarganya Akan Jalani Tes Corona)

"Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik," kata Didik dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (23/3/2020).

"Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," tambahnya.

(Baca juga: Prioritaskan Tenaga Medis dan Rakyat, PKS Minta Tes Corona Anggota DPR Dibatalkan)

Menurut Didik, kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat, sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya.

"Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," ungkapnya.

Kata Didik, ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan yang parah dari humas DPR, sekjen DPR dan aparatnya. Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat.

"Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu," ujarnya.

"Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas," tegasnya.

Jika diteruskan, menurut Didik, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruk. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik.

Karenanya sambung dia, wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.

"Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," imbaunya.

"Cara yang baik, wakil rakyat dengan kempimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam," sambungnya.

Pria kelahiran 2 September 1960 ini menjelaskan, keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan.

"Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut. Jadi, yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana. Ini adalah wakil rakyat sendiri. Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaann yang fatal," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Didik, krisis yang ekstrim pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan humas dan sekjen.

"Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalikasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah," tuturnya.

"Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," pungkasnya.