Corona Mengganas, Pemerintah Harus Siapkan Langkah Besar Hadapi Krisis

JAKARTA - Sejak Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengumumkan penemuan dua kasus pertama virus corona (Covid-19) di Indonesia pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif terus meningkat dan mencapai 309 kasus hingga Kamis (19/3/2020).

309 kasus tersebut terdiri dari 15 orang sembuh dan 25 orang meninggal dunia. Dari sisi epidemi penyebarannya pun terus meluas ke beberapa wilayah di Indonesia.

(Baca juga: Gubernur di Indonesia Harus Siapsiaga Hadapi Penyebaran Covid-19)

Mencermati situasi serius itu, Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan, pemerintah untuk lebih serius menangani pandemi Corona di Indonesia.

Sejumlah negara pun sudah melakukan langkah isolasi atau lockdown seperti Perancis dan Italia. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan koreksi dan evaluasi penanganan virus Corona yang selama ini lamban dan tidak terkoordinasi dengan baik.

"Dalam situasi gamang, tentu sebagian masyarakat panik dan gelisah terhadap penyebaran virus corona yang terus meningkat," kata Marwan Cik dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (19/3/2020).

"Pemerintah perlu hadir dan memberikan rasa tenang dan kewaspadaan melalui serangkaian kebijakan yang kredibel dengan langkah-langah yang tepat dan benar," tambahnya.

Menurut Politikus Partai Demokrat ini, Pemeritah dapat meniru kebijakan dan langkah yang dilakukan pemerintah negara lain yang telah sukses mengurangi dan mengatasi peyebaran virus corona.

"Kita tentu tidak ingin Indonesia akan menjadi episenter baru penyebaran virus corona setelah saat ini bergeser dari Tiongkok ke Eropa," ujar Marwan Cik.

Dia melihat bahwa masyarakat butuh protokol krisis di semua lini termasuk juga di bidang ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus satu suara dalam mengambil kebijakan, dan terus meningkatkan koordinasinya.

Menurutnya, sosialisasi protokol krisis penanganan virus Corona yang berlaku dan dijalankan secara internasional perlu juga secara masif disebarluaskan kepada masyarakat.

"Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa pemerintah siap mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia," tegasnya.

Dari sisi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah Corona, dia melihat bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan dan menjalankan respons kebijakan ekonomi, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Dapat dipastikan bahwa wabah virus Corona menurukan seluruh belanja agregat (agregat demand) ekonomi Indonesia.

"Mulai dari turunnya konsumsi rumah tangga, investasi swasta yang anjlok, belanja pemerintah yang melambat, hingga melebarnya defisit neraca pembayaran," urai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR itu.

Karena itu, dia melihat bahwa persoalan kni memerlukan respons cepat kebijakan pemerintah sehingga, ekonomi Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi akibat virus Corona. Pengalaman penanganan krisis ekonomi global 2008 pada era Pemerintahan SBY dapat dijadikan rujukan pemerintah saat ini dalam mengatasi dampak virus Corona terhadap perekonomian Indonesia.

"Saya berharap pemerintah lebih serius mengatasi wabah Covid-19 dengan memberikan keyakinan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa penanganan virus Corona berjalan dengan baik sesuai dengan protokol penanganan yang berlaku secara internasional," tuturnya.

"Begitupula respons kebijakan makro ekonominya juga dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat, dalam rangka merespons penurunan belanja agregat ekonomi Indonesia," pungkasnya.