Pemerintah Dinilai Tak Berdaya Hadapi Mafia Pasar
Rabu, 22 April 2020 - 19:33 WIB
loading...
Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono menilai pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono menilai pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar. Kecurigaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dugaan permainan harga bahan pokok di tengah wabah virus Corona pun dikritik Ferry.
"Agak aneh kalau Presiden masih pada tingkat curiga, padahal sudah jelas harga yang banyak melambung ini karena ada permainan dari mafia pasar yang mengatur distribusi barang atau produk, yang berkongkalikong dengan jaringan pabrikan swasta," ujar Ferry Juliantono dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).
Ferry Juliantono yang juga merangkap Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) ini menilai praktik kongkalikong itu terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat, melainkan lebih diakibatkan adanya potensi suplai pasokan yang terganggu disertai terjadinya impor yang tersendat.
"Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pasar untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, dengan menetapkan kenaikan mencapai 50% seperti pada harga gula yang biasanya di angka Rp12.000 sampai dengan Rp13.000, saat ini bisa mencapai Rp19.000, dan pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar," kata Ferry.
Dia melanjutkan, kalangan pabrikan gula swasta itu sebenarnya sudah mempunyai jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, hingga agen. Akan tetapi, Ferry Juliantono menyesalkan pemerintah tidak memiliki kendali terhadap jaringan tersebut, karena peran pemerintah dinilai sengaja melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilir.
"Sebagai dampaknya lebih serius lagi, pabrik gula justru mati satu persatu atau malah beralih dengan dikuasai pihak swasta. Sementara itu, pabrik milik pemerintah akibat mesinnya ada yang dibuat di jaman Belanda sehingga tidak efisien dan selalu kalah bersaing," ujar Ferry.
Dia menambahkan, di sisi hilirnya, keberadaan Bulog pun ikut dilumpuhkan ibarat perusahaan distributor biasa yang tidak lagi memiliki kuasa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako.
"Agak aneh kalau Presiden masih pada tingkat curiga, padahal sudah jelas harga yang banyak melambung ini karena ada permainan dari mafia pasar yang mengatur distribusi barang atau produk, yang berkongkalikong dengan jaringan pabrikan swasta," ujar Ferry Juliantono dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).
Ferry Juliantono yang juga merangkap Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) ini menilai praktik kongkalikong itu terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat, melainkan lebih diakibatkan adanya potensi suplai pasokan yang terganggu disertai terjadinya impor yang tersendat.
"Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pasar untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, dengan menetapkan kenaikan mencapai 50% seperti pada harga gula yang biasanya di angka Rp12.000 sampai dengan Rp13.000, saat ini bisa mencapai Rp19.000, dan pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar," kata Ferry.
Dia melanjutkan, kalangan pabrikan gula swasta itu sebenarnya sudah mempunyai jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, hingga agen. Akan tetapi, Ferry Juliantono menyesalkan pemerintah tidak memiliki kendali terhadap jaringan tersebut, karena peran pemerintah dinilai sengaja melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilir.
"Sebagai dampaknya lebih serius lagi, pabrik gula justru mati satu persatu atau malah beralih dengan dikuasai pihak swasta. Sementara itu, pabrik milik pemerintah akibat mesinnya ada yang dibuat di jaman Belanda sehingga tidak efisien dan selalu kalah bersaing," ujar Ferry.
Dia menambahkan, di sisi hilirnya, keberadaan Bulog pun ikut dilumpuhkan ibarat perusahaan distributor biasa yang tidak lagi memiliki kuasa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako.
