Guru Besar Unpad Sarankan Pembahasan RKUHAP Dibarengi Revisi UU Polri dan Kejaksaan

"Jadi tidak boleh hanya dengan semata-mata berlandaskan pada legitimasi. Karena itu, mengapa prosedur pembentukan sebuah UU itu harus diperlambat? Karena untuk memberikan kesempatan kepada rakyat sampai sejauhmana UU yang dihasilkan memiliki tingkat daya paksanya," ujar Susi.

Dia meminta publik ikut mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah, termasuk dalam hal pembahasan Revisi Undang-Undang.

"Menjadi sangat penting bagi publik sekarang aktif ikut mengawasi, keep on mind pada berbagai rancangan yang sekarang akan didiskusikan atau dibahas oleh pembentuk Undang-Undang," katanya.