Misinterpretasi Kebijakan

Apa yang dikemukakan Holcombe juga dikuatkan oleh Peter Schweizer (2013) dalam bukunya Extortion: How Politicians Extract Your Money, Buy Votes, and Line Their Own Pockets. Schweizer mengatakan bahwa peraturan termasuk kebijakan cenderung ditulis dengan antisipasi munculnya interpretasi yang berbeda. Hal ini, agar berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan itu memiliki ruang untuk mengembangkan alternatif yang memiliki kesesuaian dengan konteks lingkungan kebijakan itu. Dengan demikian, tidak terjadi "keseragaman" dalam implementasi.

Memastikan Manfaat Kebijakan
Kebijakan bagaimanapun merupakan payung hukum yang ditujukan untuk mengatasi isu atau masalah yang muncul dalam konteks tertentu. Adanya kebijakan tersebut pastinya didasarkan atas niat yang baik yaitu dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak yang semakin buruk dari waktu ke waktu.

Walaupun sebagai payung hukum yang cenderung sudah memperhatikan berbagai kepentingan, menjadi sesuatu yang lumrah apabila masih sering muncul banyak pihak yang mempertanyakan manfaat kebijakan tersebut. Mereka mempertanyakan karena mereka menginterpretasikan konten kebijakan itu dengan latar belakang dan paradigma atau wawas pandang yang berbeda. Tidak seharusnya misinterpretasi kebijakan ini dijadikan resistensi bagi para pihak yang memegang kuasa atas kebijakan itu sendiri.

Ada baiknya, misinterpretasi tersebut justru dijadikan sebagai sebuah introspeksi agar kebijakan benar-benar memiliki keberpihakan terhadap sasaran kebijakan itu sendiri. Misinterpretasi tersebut sesunggugnya menjadi sebuah sinyal yang menarik karena secara tidak langsung merefleksikan secara faktual apa yang dirasakan target atau sasaran dari kebijakan itu sendiri, termasuk dampak kebijakan terhadap mereka. Bukan tidak mungkin misiinterpretasi tersebut terjadi karena munculnya sifat elitisme dari kebijakan. Artinya bahwa kebijakan itu tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan para elit.