Jasa Influencer, PKS: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Terbelahnya Rakyat
Senin, 31 Agustus 2020 - 09:30 WIB
loading...
Dana sebesar Rp90,45 miliar yang sudah dikucurkan pemerintah sepanjang tahun 2014-2020 terkait anggaran belanja untuk influencer, masih menuai polemik. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dana sebesar Rp90,45 miliar yang dikucurkan pemerintah sepanjang tahun 2014-2020 terkait anggaran belanja untuk influencer masih menuai polemik. Kali ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf yang mengkritik gelontoran dana tersebut.
(Baca juga: Pemerintah Demam Pakai Influencer, Ini Harganya di Indonesia)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, tindakan pemerintah pusat yang menghabiskan dana sebesar itu sebagai bentuk kemubaziran mengingat masing-masing lembaga atau kementerian telah memiliki bidang kehumasan yang seharusnya bisa dioptimalkan.
(Baca juga: Gunakan Jasa Influencer, Pemerintah Tak Percaya Diri)
"Kita perlu mengapresiasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Temuan ini jelas membuat publik berang. Sebab, akhirnya terkuak bahwa uang mereka selama ini ternyata dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis, alias mubazir," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: Pemerintah Diminta Ungkap Influencer yang Mendapat Anggaran Publik)
Menurut dia, pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya. Selain itu, Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi apabila dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu.
(Baca juga: Pemerintah Demam Pakai Influencer, Ini Harganya di Indonesia)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, tindakan pemerintah pusat yang menghabiskan dana sebesar itu sebagai bentuk kemubaziran mengingat masing-masing lembaga atau kementerian telah memiliki bidang kehumasan yang seharusnya bisa dioptimalkan.
(Baca juga: Gunakan Jasa Influencer, Pemerintah Tak Percaya Diri)
"Kita perlu mengapresiasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Temuan ini jelas membuat publik berang. Sebab, akhirnya terkuak bahwa uang mereka selama ini ternyata dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis, alias mubazir," kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: Pemerintah Diminta Ungkap Influencer yang Mendapat Anggaran Publik)
Menurut dia, pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya. Selain itu, Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi apabila dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu.
Lihat Juga :
