Dari Deflasi menuju Resesi: Lampu Kuning Ekonomi Indonesia
Rabu, 19 Maret 2025 - 16:21 WIB
loading...
A
A
A
Pelemahan daya beli masyarakat juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah pemudik pada Lebaran 2025. Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia.
Perkiraan ini turun 24 persen dibandingkan dengan proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dan penurunan jumlah pemudik di Lebaran tahun ini berdampak pada penurunan jumlah perputaran uang di masyarakat.
Menurut proyeksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibandingkan dengan 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 persen. Asumsi perputaran uang Lebaran 2025 ini diprediksi dalam kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun yang masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024 yang mencapai Rp 157,3 triliun.
Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga adalah Rp 4 juta. Hal ini disebabkan biaya mudik yang membengkak, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan beban pengeluaran untuk pajak dan iuran membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang.
Menuju Resesi: Butuh Formula Game Changer Dari Presiden Prabowo
Dengan melihat semua data ini, pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan kebijakan business as usual untuk mendongkrak daya beli masyarakat agar bisa pulih. Melainkan membutuhkan formula kebijakan yang bisa menjadi game changer untuk membalikan situasi ekonomi.
Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, berkontribusi sekitar 54-55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga apabila terjadi pelemahan daya beli masyarakat maka akan berdampak sistemik pada perekonomian nasional secara menyeluruh. Ada sejumlah saran dan masukan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat.
Pertama, pemerintah harus berani mengevaluasi segala bentuk proyek-proyek mercusuar layaknya IKN, proyek gasifikasi batubara yang akan dibiayai Danantara, Program 3 Juta Rumah. hingga Program Makan Bergizi Gratis dan program hilirisasi yang menghabiskan banyak anggaran negara namun tidak berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.
Kedua, pemerintah harus mengevalusi kebijakan efisiensi anggaran yang mengarah pada austerity seperti pemotongan belanja publik layaknya memotong anggaran untuk pendidikan, kesehatan, atau layanan publik. Karena kebijakan austerity ini menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, pemerintah harus berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Karena berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009–2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019–2024.
Dan penciptaan lapangan kerja tidak bisa dilepaskan dari pentingnya peranan Foreign Direct Investment (FDI). Sedangkan angka FDI Indonesia masih sangat rendah dimana berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di ASEAN.
Untuk meningkatkan peranan FDI dalam penciptaan lapangan kerja, pencapaian nilai Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) tidak bisa dianggap remeh. Nilai ICOR Indonesia tahun 2023 sebesar 6,33. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berbiaya tinggi.
Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang berada di angka 4-5%. Prosedur birokrasi perizinan yang panjang, regulasi daerah dan pusat yang tak sinkron serta maraknya korupsi yang masih menjadi momok di Indonesia merupakan beberapa penyebab mahalnya biaya investasi di Indonesia. Ditambah dengan akses transportasi dan logistik yang sulit dan mahal menjadikan biaya tambahan yang menjadi pertimbangan para investor.
Pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan integritas tata kelola pemerintahan untuk mengelola ekonomi nasional. Penurunan rating dari institusi-institusi investasi global layaknya Goldman Sachs dan Morgan Stanley tidak boleh dianggap remeh.
Karena menurunnya kepercayaan investor membuat investasi menjadi lesu dan IHSG mengalami penurunan signifikan yang kemudian berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah yang bisa berujung pada krisis moneter dan resesi ekonomi.
Defisit APBN sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) hanya dalam dua bulan dan laporan IMF yang memperkirakan, defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar 2 persen pada 2025 haruslah menjadi warning bagi pemerintah. Ditambah dana asing yang keluar atau net foreign sell menyentuh Rp 24 triliun sepanjang tahun berjalan.
Bahkan bila ditarik lebih jauh, dalam enam bulan terakhir, net sell asing telah mencapai Rp57,8 triliun di lain sisi utang luar negeri Indonesia yang meningkat 5,3% yoy yang tercatat sebanyak USD427,5 miliar pada Januari 2025 membuat pemerintah mau tak mau harus berhati-hati.
Masalahnya, reaksi pasar dan problem ekonomi tidak bisa dikompromikan layaknya masalah perbedaan pandangan politik atau perkara koalisi atau oposisi pemerintahan. Maka tidak ada jalan lain bagi Presiden Prabowo untuk mengambil jalan sebagai game changer yang berani mengevaluasi kebijakan yang keliru dan berdampak negatif dari pemerintahan sebelumnya.
Perkiraan ini turun 24 persen dibandingkan dengan proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dan penurunan jumlah pemudik di Lebaran tahun ini berdampak pada penurunan jumlah perputaran uang di masyarakat.
Menurut proyeksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibandingkan dengan 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 persen. Asumsi perputaran uang Lebaran 2025 ini diprediksi dalam kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun yang masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024 yang mencapai Rp 157,3 triliun.
Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga adalah Rp 4 juta. Hal ini disebabkan biaya mudik yang membengkak, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan beban pengeluaran untuk pajak dan iuran membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang.
Menuju Resesi: Butuh Formula Game Changer Dari Presiden Prabowo
Dengan melihat semua data ini, pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan kebijakan business as usual untuk mendongkrak daya beli masyarakat agar bisa pulih. Melainkan membutuhkan formula kebijakan yang bisa menjadi game changer untuk membalikan situasi ekonomi.
Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, berkontribusi sekitar 54-55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga apabila terjadi pelemahan daya beli masyarakat maka akan berdampak sistemik pada perekonomian nasional secara menyeluruh. Ada sejumlah saran dan masukan yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat.
Pertama, pemerintah harus berani mengevaluasi segala bentuk proyek-proyek mercusuar layaknya IKN, proyek gasifikasi batubara yang akan dibiayai Danantara, Program 3 Juta Rumah. hingga Program Makan Bergizi Gratis dan program hilirisasi yang menghabiskan banyak anggaran negara namun tidak berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.
Kedua, pemerintah harus mengevalusi kebijakan efisiensi anggaran yang mengarah pada austerity seperti pemotongan belanja publik layaknya memotong anggaran untuk pendidikan, kesehatan, atau layanan publik. Karena kebijakan austerity ini menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, pemerintah harus berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Karena berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009–2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019–2024.
Dan penciptaan lapangan kerja tidak bisa dilepaskan dari pentingnya peranan Foreign Direct Investment (FDI). Sedangkan angka FDI Indonesia masih sangat rendah dimana berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di ASEAN.
Untuk meningkatkan peranan FDI dalam penciptaan lapangan kerja, pencapaian nilai Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) tidak bisa dianggap remeh. Nilai ICOR Indonesia tahun 2023 sebesar 6,33. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berbiaya tinggi.
Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang berada di angka 4-5%. Prosedur birokrasi perizinan yang panjang, regulasi daerah dan pusat yang tak sinkron serta maraknya korupsi yang masih menjadi momok di Indonesia merupakan beberapa penyebab mahalnya biaya investasi di Indonesia. Ditambah dengan akses transportasi dan logistik yang sulit dan mahal menjadikan biaya tambahan yang menjadi pertimbangan para investor.
Pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan integritas tata kelola pemerintahan untuk mengelola ekonomi nasional. Penurunan rating dari institusi-institusi investasi global layaknya Goldman Sachs dan Morgan Stanley tidak boleh dianggap remeh.
Karena menurunnya kepercayaan investor membuat investasi menjadi lesu dan IHSG mengalami penurunan signifikan yang kemudian berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah yang bisa berujung pada krisis moneter dan resesi ekonomi.
Defisit APBN sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) hanya dalam dua bulan dan laporan IMF yang memperkirakan, defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar 2 persen pada 2025 haruslah menjadi warning bagi pemerintah. Ditambah dana asing yang keluar atau net foreign sell menyentuh Rp 24 triliun sepanjang tahun berjalan.
Bahkan bila ditarik lebih jauh, dalam enam bulan terakhir, net sell asing telah mencapai Rp57,8 triliun di lain sisi utang luar negeri Indonesia yang meningkat 5,3% yoy yang tercatat sebanyak USD427,5 miliar pada Januari 2025 membuat pemerintah mau tak mau harus berhati-hati.
Masalahnya, reaksi pasar dan problem ekonomi tidak bisa dikompromikan layaknya masalah perbedaan pandangan politik atau perkara koalisi atau oposisi pemerintahan. Maka tidak ada jalan lain bagi Presiden Prabowo untuk mengambil jalan sebagai game changer yang berani mengevaluasi kebijakan yang keliru dan berdampak negatif dari pemerintahan sebelumnya.
(poe)
