Dari Deflasi menuju Resesi: Lampu Kuning Ekonomi Indonesia
Rabu, 19 Maret 2025 - 16:21 WIB
loading...
Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
BADAN Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi kali ini adalah deflasi yang ketujuh kalinya sejak Mei 2024 - September 2024 terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan angka 0,03% (Mei), 0,08% (Juni), 0,18% (Juli), 0,03% (Agustus), dan 0,12% (September) serta Januari 2025 kembali tercatat deflasi sebesar 0,76%.
Deflasi Februari tahun ini terbilang sebagai sebuah fenomena yang anomali, mengingat terjadi satu bulan menjelang Ramadhan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang juga menjelang Ramadhan, BPS justru mencatat terjadinya inflasi.
BPS menjelaskan, deflasi yang terjadi kali ini terutama disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang terjadi pada Januari-Februari 2025. Alasan ini untuk membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi kebijakan pemerintah, yaitu diskon tarif listrik.
Diskon tarif listrik 50% yang diterapkan pemerintah pada Januari-Februari 2025 memberikan andil utama pada deflasi yang terjadi di Indonesia, terutama karena masuk dalam komponen harga yang diatur pemerintah. Artinya, diskon pada harga yang diatur pemerintah, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik, membantu menekan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Namun secara teoretis, deflasi adalah kondisi penurunan harga barang/jasa di satu periode tertentu. Deflasi bisa terjadi karena dua hal. Akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan harga di pasaran (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan dan daya beli masyarakat (sisi demand) sehingga barang/jasa di pasar tak terserap dan harganya anjlok. Dan sejumlah indikator yang ada memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
Sinyalemen Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Ada sejumlah data yang bisa dijadikan sebagai indikasi untuk mendiagnosa adanya pelemahan daya beli masyarakat, terutama dari data penjualan barang-barang konsumsi yang saat ini mengalami penurunan. Pertama, adanya penurunan laju penjualan sepeda motor baru pada awal tahun ini.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di awal tahun 2025 menyebutkan penjualan sepeda motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Rinciannya, penjualan sepeda motor di Januari 2025 mencapai 557.191 unit, turun dari 592.658 unit pada Januari 2024.
Kedua, turunnya tren penjualan mobil di awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengumumkan capaian penjualan mobil nasional yang menurun pada Januari 2025.
Mengacu data terbaru, jumlah total penjualan mobil secara whole sales sebesar 61.843 unit. Artinya, turun 11,3 persen secara year-on-year (YoY) pada Januari 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024 sebanyak 69.758 unit. Sementara itu, penjualan retail (dari dealer ke konsumen) turun 18,6 persen YoY menjadi 63.858 unit pada Januari 2025, dibanding 78.437 unit pada periode yang sama 2024.
Kedua data ini diperkuat oleh menurunnya angka pembiayaan kendaraan bermotor. PT BCA Finance mencatatkan pembiayaan baru Rp3,1 triliun per Januari 2025. Angka tersebut turun 25,8% apabila dibandingkan dengan kinerja pembiayaan baru per Desember 2024 yang mencapai Rp3,9 triliun.
Begitu juga dengan data Adira Finance menyebutkan per Januari 2025, Adira Finance mencatatkan pembiayaan kendaraan baru sebesar Rp 2,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, tren pembiayaan otomotif yang menyumbang 65,79 persen dari total piutang pembiayaan juga turut melambat.
Merujuk data OJK, pembiayaan otomotif per November 2024 mencapai Rp 321,7 triliun, 8,13 persen secara tahunan, atau menurun drastis dibanding pada 2023 yang tumbuh 17,55 persen secara tahunan. Data ini juga dilengkapi dengan meningkatnya angka kredit macet atau non-perfoming finance (NPF) perusahaan pembiayaan atau multifinance.
Data OJK menunjukkan rasio NPF gross perusahaan multifinance pada November 2024 sebesar 2,71%. Angka itu meningkat, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,60%.
Ketiga, indeks belanja masyarakat satu pekan menjelang Ramadhan mengalami penurunan. Kita bisa melihatnya dalam indeks nilai belanja yang diukur oleh Tim Ekonomi PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) ataupun indeks belanja yang diukur oleh Tim Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Indeks Nilai Belanja Mandiri Spending Index (MSI) pada akhir Februari 2025 sebesar 236,2. Ini lebih rendah dari indeks di pertengahan Februari 2025 yang hampir menyentuh 250.
Begitu juga dengan indeks belanja masyarakat yang dihimpun oleh Tim Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Indeks belanja pada jelang Ramadhan 2025 hanya tumbuh 2,9% yoy.
Perlambatan belanja bahkan terjadi di semua wilayah Indonesia, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Perlambatan nilai belanja juga terlihat di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara.
Ketua Umum DPP GMNI
BADAN Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi kali ini adalah deflasi yang ketujuh kalinya sejak Mei 2024 - September 2024 terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut, dengan angka 0,03% (Mei), 0,08% (Juni), 0,18% (Juli), 0,03% (Agustus), dan 0,12% (September) serta Januari 2025 kembali tercatat deflasi sebesar 0,76%.
Deflasi Februari tahun ini terbilang sebagai sebuah fenomena yang anomali, mengingat terjadi satu bulan menjelang Ramadhan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang juga menjelang Ramadhan, BPS justru mencatat terjadinya inflasi.
BPS menjelaskan, deflasi yang terjadi kali ini terutama disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang terjadi pada Januari-Februari 2025. Alasan ini untuk membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi kebijakan pemerintah, yaitu diskon tarif listrik.
Diskon tarif listrik 50% yang diterapkan pemerintah pada Januari-Februari 2025 memberikan andil utama pada deflasi yang terjadi di Indonesia, terutama karena masuk dalam komponen harga yang diatur pemerintah. Artinya, diskon pada harga yang diatur pemerintah, sebagaimana diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik, membantu menekan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Namun secara teoretis, deflasi adalah kondisi penurunan harga barang/jasa di satu periode tertentu. Deflasi bisa terjadi karena dua hal. Akibat pasokan barang berlebih sehingga menurunkan harga di pasaran (sisi supply) atau akibat penurunan permintaan dan daya beli masyarakat (sisi demand) sehingga barang/jasa di pasar tak terserap dan harganya anjlok. Dan sejumlah indikator yang ada memperlihatkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat.
Sinyalemen Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Ada sejumlah data yang bisa dijadikan sebagai indikasi untuk mendiagnosa adanya pelemahan daya beli masyarakat, terutama dari data penjualan barang-barang konsumsi yang saat ini mengalami penurunan. Pertama, adanya penurunan laju penjualan sepeda motor baru pada awal tahun ini.
Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di awal tahun 2025 menyebutkan penjualan sepeda motor Januari 2025 turun 5,98% dibandingkan Januari 2024. Rinciannya, penjualan sepeda motor di Januari 2025 mencapai 557.191 unit, turun dari 592.658 unit pada Januari 2024.
Kedua, turunnya tren penjualan mobil di awal tahun 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengumumkan capaian penjualan mobil nasional yang menurun pada Januari 2025.
Mengacu data terbaru, jumlah total penjualan mobil secara whole sales sebesar 61.843 unit. Artinya, turun 11,3 persen secara year-on-year (YoY) pada Januari 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024 sebanyak 69.758 unit. Sementara itu, penjualan retail (dari dealer ke konsumen) turun 18,6 persen YoY menjadi 63.858 unit pada Januari 2025, dibanding 78.437 unit pada periode yang sama 2024.
Kedua data ini diperkuat oleh menurunnya angka pembiayaan kendaraan bermotor. PT BCA Finance mencatatkan pembiayaan baru Rp3,1 triliun per Januari 2025. Angka tersebut turun 25,8% apabila dibandingkan dengan kinerja pembiayaan baru per Desember 2024 yang mencapai Rp3,9 triliun.
Begitu juga dengan data Adira Finance menyebutkan per Januari 2025, Adira Finance mencatatkan pembiayaan kendaraan baru sebesar Rp 2,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, tren pembiayaan otomotif yang menyumbang 65,79 persen dari total piutang pembiayaan juga turut melambat.
Merujuk data OJK, pembiayaan otomotif per November 2024 mencapai Rp 321,7 triliun, 8,13 persen secara tahunan, atau menurun drastis dibanding pada 2023 yang tumbuh 17,55 persen secara tahunan. Data ini juga dilengkapi dengan meningkatnya angka kredit macet atau non-perfoming finance (NPF) perusahaan pembiayaan atau multifinance.
Data OJK menunjukkan rasio NPF gross perusahaan multifinance pada November 2024 sebesar 2,71%. Angka itu meningkat, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,60%.
Ketiga, indeks belanja masyarakat satu pekan menjelang Ramadhan mengalami penurunan. Kita bisa melihatnya dalam indeks nilai belanja yang diukur oleh Tim Ekonomi PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) ataupun indeks belanja yang diukur oleh Tim Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Indeks Nilai Belanja Mandiri Spending Index (MSI) pada akhir Februari 2025 sebesar 236,2. Ini lebih rendah dari indeks di pertengahan Februari 2025 yang hampir menyentuh 250.
Begitu juga dengan indeks belanja masyarakat yang dihimpun oleh Tim Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Indeks belanja pada jelang Ramadhan 2025 hanya tumbuh 2,9% yoy.
Perlambatan belanja bahkan terjadi di semua wilayah Indonesia, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Perlambatan nilai belanja juga terlihat di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara.
Lihat Juga :
