Dari Deflasi menuju Resesi: Lampu Kuning Ekonomi Indonesia
Rabu, 19 Maret 2025 - 16:21 WIB
loading...
A
A
A
Hal yang sama juga disampaikan oleh Tim riset Mandiri Institute, di mana indeks belanja masyarakat di supermarket melambat pada kuartal IV-2024. Indeks belanja di supermarket pada awal Desember 2024 tercatat sebesar 600,6.
Padahal pada September 2024, indeks belanja di supermarket mencapai posisi puncaknya, yaitu di level 700. Porsi belanja supermarket pun turun untuk semua kelompok masyarakat, dengan yang paling dalam terjadi di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sebesar 7,1% poin. Penurunan diikuti dengan kelompok menengah, yaitu sebesar 3,8% poin, baru kemudian kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, yaitu sebesar 1,4% poin.
Banyak pihak yang mengatakan bahwa menurunnya indeks belanja masyarakat di supermarket disebabkan oleh adanya shifting perilaku konsumsi masyarakat ke belanja online di sejumlah marketplace karena adanya banyak tawaran harga yang lebih murah, diskon dan cashback.
Namun menurut data Semrush menyebutkan pada Januari 2025 kunjungan ke situs Tokopedia (Tokopedia.com) turun 4,56% (mtm) menjadi 64 juta kunjungan. Kemudian kunjungan ke situs Lazada (Lazada.co.id) turun 1,94% (mtm) menjadi 43,4 juta kunjungan dan Blibli (Blibli.com) turun 10,52% (mtm) menjadi 21,4 juta kunjungan.
Sebagai perbandingan, data Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) memperlihatkan bahwa arus transaksi digital mengalami peningkatan namun tidak significan. Data tersebut merinci pada tahun 2024 Celios memproyeksikan perdagangan daring Indonesia sebesar Rp468,64 triliun, sedangkan untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp471,01 triliun.
Akan tetapi kenaikan transaksi online ini juga dibarengi dengan naiknya permintaan “Pay Later” dan pinjaman online (pinjol). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit melalui platform buy now pay later (BNPL) per Januari 2025 mencapai Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 persen secara tahunan.
Ini terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan sebesar Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan sebesar Rp 22,57 triliun, yang masing-masing tumbuh 41,9 persen secara tahunan dan 44,65 persen secara tahunan.
Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring atau fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14 persen secara tahunan.
Konsekuensinya, tren kredit macet pinjaman online juga meningkat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendanaan bermasalah industri Pinjol periode Desember 2024 sebesar Rp2,01 triliun, didominasi oleh borrower individu mencapai 74,74%.
Dari porsi individu tersebut, didominasi dengan borrower usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 35-54 tahun sebesar 41,49%. Artinya rasio kredit macet kian meningkat dan yang banyak terjerat kredit macet adalah generasi milenial dan generasi Z (Gen Z).
Bahkan sebagian konsumen Indonesia berencana mengurangi belanja pada bulan puasa tahun ini. Hal ini terlihat dari laporan survei Populix yang bertajuk Perilaku Belanja di Bulan Ramadan 2025.
Menurut laporan tersebut, pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 90% responden biasa membeli produk makanan dan minuman. Namun, yang berencana tetap membeli produk tersebut pada Ramadan 2025 turun menjadi 87%.
Kemudian 78% responden sebelumnya biasa belanja pakaian dan barang-barang fashion. Tapi, yang berencana tetap belanja produk ini turun menjadi 55%. Penurunan serupa terjadi pada jenis produk lain, seperti perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan bermotor, serta tanah dan bangunan.
Di lain sisi, masyarakat kini semakin dibebani dengan pengeluaran untuk membayar pajak dan iuran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iuran pada 2019 adalah 3,48 persen dari total pengeluaran.
Pada 2024, porsi tersebut meningkat menjadi 4,53 persen dari total pengeluaran. Pajak yang dimaksud antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), serta Pajak Penghasilan (PPh 21). Sementara iuran yang dimaksud dalam bentuk retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, dan asuransi atau BPJS.
Keempat, impor barang konsumsi yang menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor barang konsumsi pada Januari-Februari 2025 turun 14,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$ 3,11 miliar. Impor barang konsumsi tak naik meski bulan Ramadan tahun ini datang lebih cepat dan jatuh pada awal Maret 2025.
Penurunan impor menunjukkan daya beli masyarakat yang melemah pada awal tahun ini. Insentif yang diberikan pemerintah berupa diskon tarif listrik selama dua bulan juga hanya bersifat temporer semata.
Padahal pada September 2024, indeks belanja di supermarket mencapai posisi puncaknya, yaitu di level 700. Porsi belanja supermarket pun turun untuk semua kelompok masyarakat, dengan yang paling dalam terjadi di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sebesar 7,1% poin. Penurunan diikuti dengan kelompok menengah, yaitu sebesar 3,8% poin, baru kemudian kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, yaitu sebesar 1,4% poin.
Banyak pihak yang mengatakan bahwa menurunnya indeks belanja masyarakat di supermarket disebabkan oleh adanya shifting perilaku konsumsi masyarakat ke belanja online di sejumlah marketplace karena adanya banyak tawaran harga yang lebih murah, diskon dan cashback.
Namun menurut data Semrush menyebutkan pada Januari 2025 kunjungan ke situs Tokopedia (Tokopedia.com) turun 4,56% (mtm) menjadi 64 juta kunjungan. Kemudian kunjungan ke situs Lazada (Lazada.co.id) turun 1,94% (mtm) menjadi 43,4 juta kunjungan dan Blibli (Blibli.com) turun 10,52% (mtm) menjadi 21,4 juta kunjungan.
Sebagai perbandingan, data Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) memperlihatkan bahwa arus transaksi digital mengalami peningkatan namun tidak significan. Data tersebut merinci pada tahun 2024 Celios memproyeksikan perdagangan daring Indonesia sebesar Rp468,64 triliun, sedangkan untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp471,01 triliun.
Akan tetapi kenaikan transaksi online ini juga dibarengi dengan naiknya permintaan “Pay Later” dan pinjaman online (pinjol). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit melalui platform buy now pay later (BNPL) per Januari 2025 mencapai Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 persen secara tahunan.
Ini terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan sebesar Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan sebesar Rp 22,57 triliun, yang masing-masing tumbuh 41,9 persen secara tahunan dan 44,65 persen secara tahunan.
Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring atau fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14 persen secara tahunan.
Konsekuensinya, tren kredit macet pinjaman online juga meningkat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendanaan bermasalah industri Pinjol periode Desember 2024 sebesar Rp2,01 triliun, didominasi oleh borrower individu mencapai 74,74%.
Dari porsi individu tersebut, didominasi dengan borrower usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 35-54 tahun sebesar 41,49%. Artinya rasio kredit macet kian meningkat dan yang banyak terjerat kredit macet adalah generasi milenial dan generasi Z (Gen Z).
Bahkan sebagian konsumen Indonesia berencana mengurangi belanja pada bulan puasa tahun ini. Hal ini terlihat dari laporan survei Populix yang bertajuk Perilaku Belanja di Bulan Ramadan 2025.
Menurut laporan tersebut, pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya sebanyak 90% responden biasa membeli produk makanan dan minuman. Namun, yang berencana tetap membeli produk tersebut pada Ramadan 2025 turun menjadi 87%.
Kemudian 78% responden sebelumnya biasa belanja pakaian dan barang-barang fashion. Tapi, yang berencana tetap belanja produk ini turun menjadi 55%. Penurunan serupa terjadi pada jenis produk lain, seperti perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan bermotor, serta tanah dan bangunan.
Di lain sisi, masyarakat kini semakin dibebani dengan pengeluaran untuk membayar pajak dan iuran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iuran pada 2019 adalah 3,48 persen dari total pengeluaran.
Pada 2024, porsi tersebut meningkat menjadi 4,53 persen dari total pengeluaran. Pajak yang dimaksud antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), serta Pajak Penghasilan (PPh 21). Sementara iuran yang dimaksud dalam bentuk retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, dan asuransi atau BPJS.
Keempat, impor barang konsumsi yang menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor barang konsumsi pada Januari-Februari 2025 turun 14,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$ 3,11 miliar. Impor barang konsumsi tak naik meski bulan Ramadan tahun ini datang lebih cepat dan jatuh pada awal Maret 2025.
Penurunan impor menunjukkan daya beli masyarakat yang melemah pada awal tahun ini. Insentif yang diberikan pemerintah berupa diskon tarif listrik selama dua bulan juga hanya bersifat temporer semata.
