Pengamat: Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Harus Dibarengi dengan Maksimalisasi PSBB
Rabu, 15 April 2020 - 07:28 WIB
loading...
Suasana perkantoran di Jakarta saat PSBB. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Sosial Politik Jerry Massie menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keppres tentang penetapan virus Corona atau Covid-19 sebagai bencana nasional terlambat, meski hal tersebut juga perlu diapresiasi.
Hanya, penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional tak dibarengi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih jalan di tempat.
Dia melihat koordinasi antarlembaga atau kementerian sampai tingkat pemerintah daerah masih berjalan masing-masing. "Contoh Permenkes khususnya PSBB bagi ojol (ojek online). Di satu sisi penumpang dilarang, di satu sisi Kemenhub menolak. Begitu pula KRL masih beroperasi," ujar Jerry, Rabu (15/4/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Perlakukan Pandemi Corona seperti Ancaman Perang)
Bukti PSBB masih jalan di tempat terlihat dari masyarakat yang belum patuh terhadap kebijakan tersebut. Dia menduga ketidakpatuhan itu disinyalir karena bantuan logistik yang belum tersalurkan kepada mereka.
Di sisi lain, Presiden Jokowi yang menginginkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat juga belum direalisasikan dengan baik oleh kementerian atau lembaga terkait maupun pemerintah daerah.
"Kendati sudah status darurat nasional, tapi belum sampai ke penjuru tanah air. Setiap daerah punya kebijakan yang berubah-ubah atau kebijakan tidak linear. Kurang responsif dan sense of belonging yang membuat program PSBB jalan di tempat," kata Jerry. (Baca juga: Data Jumlah ODP Dibuka, Pemerintah Minta Mereka Patuhi Isolasi Diri)
Hanya, penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional tak dibarengi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih jalan di tempat.
Dia melihat koordinasi antarlembaga atau kementerian sampai tingkat pemerintah daerah masih berjalan masing-masing. "Contoh Permenkes khususnya PSBB bagi ojol (ojek online). Di satu sisi penumpang dilarang, di satu sisi Kemenhub menolak. Begitu pula KRL masih beroperasi," ujar Jerry, Rabu (15/4/2020). (Baca juga: Pemerintah Diminta Perlakukan Pandemi Corona seperti Ancaman Perang)
Bukti PSBB masih jalan di tempat terlihat dari masyarakat yang belum patuh terhadap kebijakan tersebut. Dia menduga ketidakpatuhan itu disinyalir karena bantuan logistik yang belum tersalurkan kepada mereka.
Di sisi lain, Presiden Jokowi yang menginginkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat juga belum direalisasikan dengan baik oleh kementerian atau lembaga terkait maupun pemerintah daerah.
"Kendati sudah status darurat nasional, tapi belum sampai ke penjuru tanah air. Setiap daerah punya kebijakan yang berubah-ubah atau kebijakan tidak linear. Kurang responsif dan sense of belonging yang membuat program PSBB jalan di tempat," kata Jerry. (Baca juga: Data Jumlah ODP Dibuka, Pemerintah Minta Mereka Patuhi Isolasi Diri)
(jon)
Lihat Juga :
