Tangani Covid-19, Legislator Demokrat Minta Pemerintah Terapkan PSBB

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat , Lucy Kurniasari melihat bahwa lonjakan kasus Covid-19 saat ini sudah diduga sebelumnya. Jauh sebelum Lebaran sudah diingatkan akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 bila tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan mudik.

"Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati Lebaran. Kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik," kata Lucy kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Menurut Lucy, angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah. Hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas. Hal ini tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman.

Baca juga: Didesak Berlakukan PSBB atau Lockdown, Pemerintah Tetap Pilih PPKM Mikro

"Tinggi jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya. Bahkan banyak di antara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan," ujarnya.

Lucy menjelaskan, dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan seusai Lebaran, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. Hal itulah yang terjadi saat ini. Wisma Atlet dan rumah sakit dipenuhi penderita Covid-19. Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan rumah sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19.

Menurut Lucy, hal ini diperparah dengan kelalaian masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19, sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan. Mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksinasi.

Baca juga: Respons Soal Wacana PSBB, Ridwan Kamil: Jabar Sudah Tidak Ada Anggaran

"Persepsi inilah yang membuat mereka abai menggunakan masker dan merasa aman berada di kerumunan. Hal ini juga yang membuat sebagian anggota masyarakat merasa aman untuk mudik," papar Lucy.

Lebih dari itu, Ketua DPC Demokrat Surabaya ini melihat bahwa pemerintah memang sudah sejak awal ambigu dalam mengatasi Covid-19. Kebijakannya tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan dan selalu mencoba mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi.

"Akibatnya, dalam mengatasi pandemi Covid-19 selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi," katanya. "Belum lagi masalah tidak padunya pengambilan kebijakan di pusat dan pusat dengan daerah. Akibatnya, sesama aparat pemerintah saling berpolemik, sementara masalah Covid-19 menjadi terbaikan," imbuh Lucy.

Oleh karena itu, dia menegaskan, untuk mengatasi penyebaran Covid-19, pemerintah harus fokus kepada penanganan kesehatan. Semua kebijakan dan tindakan harus fokus untuk penanganan Covid-19. Anjuran WHO agar Indonesia melaksanakan PSBB diperketat sangat layak dilaksanakan. Melalui PSBB diharapkan mobilisasi dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kalau PSBB dilaksanakan, maka pemerintah minimal harus menyediakan sembako bagi rakyatnya. Setidaknya sembako itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal itu harus dilakukan pemerintah, karena pembukaan UUD 1945 mengamanatkan demikian. Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia," kata Lucy.