Kepala Daerah Baru Momentum Penguatan Etika Pemerintahan

Dari perspektif kerangka hukum Pemilu di Indonesia, sebenarnya telah mengadopsi standar Pemilu internasional, juga telah secara konsisten menerapkan sistem keadilan Pemilu (electoral justice system) yang dipraktikkan secara luas oleh komunitas Pemilu internasional.

Namun dalam faktanya, sebagaimana telah disinggung di atas, Pemilu dengan standar internasional tidak serta merta imun dari berbagai bentuk pelanggaran. Demikian halnya dengan penerapan sistem keadilan Pemilu, yang menumpukan strategi pencegahan dan penindakan, juga belum mampu secara efektif meminimalisasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu tersebut.

Keadaan ini sudah sepatutnya untuk dicari jalan ke luar, supaya Pemilu Indonesia tetap dipercaya sebagai mekanisme demokrasi elektoral yang handal di mata peserta Pemilu, masyarakat pemilih, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pemilu yang diterapkan secara berintegritas menentukan akseptabilitas proses dan hasil-hasil Pemilu, dan ujung dari integritas Pemilu adalah menyangkut akseptabilitas pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu.

Pemahaman di atas seyogyanya mengingatkan kita semua untuk tetap memperkuat sistem pemilu berbasis pada etika. Pemilu beretika tidak lain adalah pengejewantahan dari amanat TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Dalam pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang dimuat dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dikatakan bahwa etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, dan rasa bertanggungjawab. Selain itu tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konteks itu, semua stakeholders dalam kekuatan bangsa terus memperkuat komitmen memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024.

Sukses pesta rakyat 2024 tidak serta merta membuat kita terutama penyelenggara lupa karena masih banyak persoalan yang harus diperbaiki.

Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP tentu optimis dengan selalu berharap peran aktif pemangku kepentingan — media massa, kaum intelektual, dan kalangan pro-demokrasi untuk terus bersama-sama mendorong gagasan penguatan sistem Pemilu yang stabil dan saling topang antara rule of law dan rule of ethics. Sistem Pemilu yang diperkuat dengan aturan hukum dan etika yang berjalan secara simultan.

Penguatan Etika Penyelenggaraan Negara

Masyarakat Indonesia tentu menaruh harapan besar dan menempatkan ekspektasi pembangunan daerah yang semakin menyejahterakan rakyat. Para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang baru saja dilantik ini diharapkan dapat bekerja dan berusaha memberikan tauladan kepemimpinan di daerah secara konstruktif.

Sehingga anggapan krisis keteladanan kepemimpinan baik pusat dan daerah dalam beberapa dekade terakhir diharapkan dapat pulih kembali melalui kepemimpinan baru dari 961 kepala daerah yang dilantik sekarang.

Pemimpin daerah yang mampu memberikan contoh baik bagi generasi muda bangsa.

Dengan demikian, cita-cita penguatan sistem etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara dapat diimplementasi lebih kongkrit. Etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara mempunyai makna fungsional strategis dalam mewujudkan tata kelola bernegara yang baik good governance.

Melalui kepemimpinan para kepala daerah yang baru ini rakyat harap ada peningkatan penerapan sistem etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara yang bermartabat berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan etika dapat berjalan efektif. Penguatan sistem hukum dan etika yang dijalankan secara fungsional.

Etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara yang memastikan bahwa penegakan hukum efektif dan sistem etika dapat dijalankan secara konsisten terutama dalam kerangka menerapkan penegak kode etik dan kode perilaku setiap pejabat negara terutama pejabat dalam konteks kepemimpinan politik.

Penegakan etika pemerintahan dan etika penyelenggaraan negara menjadi sangat penting dan mendasar karena dengan itu maka semua produk kebijakan menyangkut kepentingan publik senantiasa mengikuti standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.