Rehab Gedung dan Balai, Mensos Pangkas 300.000 Penerima Kartu Sembako
Jum'at, 04 September 2020 - 00:08 WIB
loading...
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memangkas 300.000 penerima manfaat Kartu Sembako atau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 18,8 juta penerima manfaat di rencana anggaran Kemensos 2021. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memangkas 300.000 penerima manfaat Kartu Sembako atau program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 18,8 juta penerima manfaat di rencana anggaran Kemensos 2021.
Salah satu alasannya untuk merehabilitasi Gedung Kemensos dan juga sejumlah balai rehabilitasi dan loka di daerah. “Seperti yang kita tahu, di awal tahun (2020) kita sudah lakukan optimalisasi namun tidak ada yang bisa terlaksana karena seluruh anggaran direalokasi dan refocusing ke Covid-19,” kata Juliari dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Mensos Yakini Bansos Mampu Atasi Dampak Sosial dan Gerakkan Perekonomian)
Juliari menguraikan, ada tujuh program yang belum teralokasi dalam pagu indikatif Kemensos di antaranya, revitalisasi balai rehabilitasi sosial sesuai standar internasional; penguatan kesiapsiagaan antara lain bantuan darurat, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, kampung siaga bencana dan pembangunan gudang logistik sesuai rencana pembahasan RUU Penangulangan Bencana.
Kemudian, lanjut Juliari, penambahan target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah; pemulihan puskessos sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pelaporan PPKS; peningkatan target rumah sederhana atau tidak layak huni; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan rehabilitasi gedung dan beberapa keperluan lainnya. (Baca juga: Respons Positif Masyarakat Terkait BST Jokowi dan Kemensos)
“Yang terakhir, tentunya kita sama-sama melihat kemarin ada kejadian di gedung Jaksa Agung, kebetulan Kemensos umur gedungnya hampir sama bahkan ada yang lebih tua, sehingga kami memberanikan diri meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk menganggarkan rehab gedung dan sarana prasarana perkantoran,” ujarnya.
Salah satu alasannya untuk merehabilitasi Gedung Kemensos dan juga sejumlah balai rehabilitasi dan loka di daerah. “Seperti yang kita tahu, di awal tahun (2020) kita sudah lakukan optimalisasi namun tidak ada yang bisa terlaksana karena seluruh anggaran direalokasi dan refocusing ke Covid-19,” kata Juliari dalam dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020). (Baca juga: Mensos Yakini Bansos Mampu Atasi Dampak Sosial dan Gerakkan Perekonomian)
Juliari menguraikan, ada tujuh program yang belum teralokasi dalam pagu indikatif Kemensos di antaranya, revitalisasi balai rehabilitasi sosial sesuai standar internasional; penguatan kesiapsiagaan antara lain bantuan darurat, peralatan evakuasi, kendaraan siaga bencana, kampung siaga bencana dan pembangunan gudang logistik sesuai rencana pembahasan RUU Penangulangan Bencana.
Kemudian, lanjut Juliari, penambahan target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah; pemulihan puskessos sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pelaporan PPKS; peningkatan target rumah sederhana atau tidak layak huni; peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan rehabilitasi gedung dan beberapa keperluan lainnya. (Baca juga: Respons Positif Masyarakat Terkait BST Jokowi dan Kemensos)
“Yang terakhir, tentunya kita sama-sama melihat kemarin ada kejadian di gedung Jaksa Agung, kebetulan Kemensos umur gedungnya hampir sama bahkan ada yang lebih tua, sehingga kami memberanikan diri meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk menganggarkan rehab gedung dan sarana prasarana perkantoran,” ujarnya.
